Audiensi Tanah Bengkok Tak Berhasil

JEPARA – Niatan Pemkab Jepara bersama perwakilan petinggi dan instansi terkait lainnya untuk mendapatkan kejelasan tentang Undang-undang Desa, terutama tentang status tanah bengkok, terpaksa belum menemukan hasilnya.

Pasalnya, saat mereka melakukan audiensi ke kementerian terkait di Jakarta, tak mendapatkan hasil yang diinginkan. Pemerintah pusat sampai saat ini menyatakan masih memproses kelengkapan aturan terkait dengan implementasi UU Desa.
Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Jepara Arwin Nur Isdiyanto mengatakan, rombongan dari Jepara telah mendatangi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, untuk mendapatkan kejelasan tentang status tanah bengkok. Sebab, acuan dalam permen yang ada, belum menjelaskan terkait tanah bengkok.
”Kami berangkat ke Jakarta Senin (23/2) kemarin. Di sana juga berbarengan dengan enam kabupaten lain, yang juga menannyakan hal yang sama. Tapi hasilnya, semuanya masih dalam proses,” ujar Arwin kepada Koran Muria, Jumat (27/2).
Arwin mengemukakan, dari hasil itu maka status tanah bengkok dikembalikan pada aturan yang ada di Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pemerintah (PP) secara langsung. Di dalamnya secara tersirat disebutkan bahwa tanah bengkok masuk ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Sehingga secara otomatis petinggi tidak lagi mendapat menguasai tanah bengkok.
”Karena kami tidak dapatkan hasil dari pusat, kami akan kembalikan ke aturan di UU dan PP seperti rencana kami sebelumnya. Itu karena belum ada
permen yang mengaturnya,” terang Arwin.
Menurut Arwin, belum lengkapnya permen terkait implementasi UU Desa tersebut, juga dampak dari masa transisi yang ada saat ini di pemerintahan. Misalnya saja, terkait dengan pengelolaan keuangan desa, tidak masuk dalam wewenang Kemendagri, namun sudah di ranah Kementerian Desa. ”Saat kami ke Kemendagri, tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Kemudian kami ke Kementerian Desa,” katanya.
Dia menambahkan, yang sampai saat ini sudah ada permennya, di antaranya tentang pedoman penyusunan aturan desa, pilkades, pembangunan desa, dan pengelolaan desa. Semuanya tercantum dalam permen secara berurutan di nomor 111 hingga 114 tahun 2014.
”Soal tanah bengkok belum ter-cover di dalam permen yang sudah ada. Sehingga kami kembalikan ke UU dan PP. Akibatnya memang gaji petinggi
dan perangkat terancam minim,” imbuhnya. (Wahyu KZ / Merie)