Bupati Jangan ”Jalan” Sendiri

KUDUS – Kekosongan posisi wakil bupati Kudus selepas kepergian H Abdul Hamid, memang sampai saat ini belum terisi. Meski memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah akan diisi atau tidak, bupati Kudus diharapkan tidak jalan sendiri dalam memerintah wilayah ini.

Hal itu mengemuka saat diskusi Meet The Press yang diselenggarakan Kudus Press Club (KPC), di United Cafe, pada Rabu (25/2) malam lalu. Tema yang diambil kali ini adalah ”Mengintip Pengganti Pak Hamid”, sebuah tema yang memang sedang hangat dibicarakan saat ini.
Sejumlah pihak yang turut hadir dalam kesempatan tersebut, memang kebanyakan pesimistis akan hadirnya seorang wakil bupati. Salah satu alasannya karena keberadaan Bupati Kudus H Musthofa sendiri, selama ini bisa dibilang terlalu dominan.
”Coba sekarang diperhatikan. Siapa yang kemudian bisa mengimbangi seorang Musthofa (bupati Kudus, red). Baik itu yang datang dari kalangan legislatif maupun eksekutif. Apa ada yang kemudian mengimbanginya,” terang penggiat antikorupsi Kudus, Kunarto.
Hal itu juga diakui beberapa hadirin lainnya. Ketua Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB) Sururi Mujib misalnya, mengatakan jika ada atau tidak ada wakil bupati, sebenarnya tidak ada bedanya. ”Sama saja ada atau tidak ada wakil bupati. Contohnya saja yang terjadi di pada Pak Hamid (Abdul Hamid, red) pada satu setengah tahun ini. wabup tidak ada apa-apanya. Tidak berfungsi apa-apa,” jelasnya.
Musthofa, menurut Sururi, saat ini siap untuk menjadi single fighter dalam menjalankan pemerintahan. Peran Musthofa sendiri memang begitu menonjol, sehingga menenggelamkan posisi wakil bupati yang mendampingi. ”Jadi, tidak usaha mengangkat bupati juga tidak apa-apa kalau menurut saya. Karena jangan sampai juga, wakil bupati hanya jadi tempat senen-senenan (dimarahi, red),” tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan anggota DPRD Kudus dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPP) Ulwan Hakim. Menurutnya, jika memang bupatinya itu masih Musthofa, maka ada atau tidak ada wakil bupati sama saja posisinya. ”Mau pakai undang-undang atau aturan apa saja, kalau bupatinya masih beliau satu itu, sama saja. Tidak berpengaruh apa-apa. Jadi, lebih baik dikosongkan saja,” katanya.
Aktivis sosial politik Kudus, Sholeh, juga mengemukakan bahwa melihat situasi yang ada sekarang ini, memang terlihat bahwa kedudukan wakil bupati menjadi ora penting (tidak penting, red). ”Itu kalau kemudian semua pihak bisa melihat apa yang terjadi sekarang lho, ya. Bagaimana posisi wabup yang kemudian seolah tidak memiliki peran apa-apa. Sehingga, adanya wabup jadi tidak penting. Malah yang ada bisa menghabiskan anggaran atau APBD karena harus memenuhi semua kebutuhan wabup,” terangnya.
Hanya saja, menurut Sholeh, dalam sistem ketatanegaraan yang ada, posisi wakil bupati itu memang harus diisi. Karena sudah ada ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. ”Namun, undang-undang itu tidak berjalan secara otomatis. Harus ada peraturan pemerintah (PP). Tapi kan, sekarang belum ada PP-nya. Jadi, harus menunggu memang sampai ada aturan yang jelas,” katanya.
Sholeh kemudian mengibaratkan sosok Musthofa sebagai sosok yang berelemen ”api”. Maka jika nantinya akan memilih wakil bupati, maka disarankan untuk bisa memilih orang yang berelemen ”air” atau ”angin”. ”Saya hanya teringat soal film kartun Avatar, di mana setiap hal itu didasarkan pada elemen-elemen yang ada. Makanya, kalau kemudian sosok yang tercipta pada diri Pak Musthofa selama ini adalah ”api”, maka nantinya bisa kemudian memilih elemen lain yang lebih ”menyejukkan”,” terangnya.
Mawahib, anggota DPRD Kudus dari Fraksi Partai Golkar mengatakan, sosok bupati yang sekarang memerintah Kudus, sudah diibaratkan sebagai ”dewa”. Karena itu, jika memang tidak ada wakil bupati, maka hal itu sebenarnya juga tidak ada masalah.
”Namun harus diingat bahwa, Pak Musthofa itu juga manusia yang kemudian punya kelemahan. Seharusnya memang harus didampingi oleh orang yang kemudian bisa mengimbangi dirinya. Kalau pun pada periode pertama kemudian tidak bagus, maka periode kedua ini siapa tahu pilihannya bisa lebih baik. Jadi, saya pikir masih perlu itu ada wakil bupati,” paparnya. (Merie)