Warga Logung Tunggu Aksi Pengacara Prodeo

KUDUS – Warga yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Kudus terkait dengan ganti rugi yang terdampak proyek Waduk Logung, menanti kiprah pengcara yang sudah ditunjuk, untuk memenangkan gugatan tersebut. Namun, terbersit kekhawatiran warga, mereka masih harus mengeluarkan dana untuk proses gugatan tersebut.

Pihak pengadilan memang sudah memberikan pilihan kepada warga penggugat. Apakah akan menggunakan pengacara pribadi atau menggunakan pengacara bantuan dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang akan memberikan bantuan secara prodeo alias gratis.

Namun, warga yang menggugat dan tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Korban Embung Logung (Forkoma Kembung) merasakan tidak mendapat fasilitas prodeo secara utuh. Koordinator Forkema Kembung Harjono beserta warga lainnya memang betul-betul menginginkan fasilitas prodeo dalam kasus tersebut. 

Hal itu disebabkan, kebanyakan warga tidak memiliki biaya jika harus membiayai gugatan tersebut hingga tuntas. ”Pada waktu sidang konsinyasi dulu, pihak PN sudah menyarankan menggunakan fasilitas prodeo dalam kasus tersebut. Dan sudah ditunjuk pengacaranya. Termasuk sudah memasukkan gugatan. Tapi kami merasakannya kok, belum sepenuhnya bisa gratis,” tutur Harjono kepada Koran Muria, Jumat (30/1).

Menurut Harjono, sebelum memutuskan mengajukan gugatan, sejumlah warga juga sudah berkonsultasi kepada Posbakum. Dan hasilnya dari Posbakum bersedia untuk memfasilitasinya. Hanya saja, yang masih menjadi ganjalan dalam pengajuan tersebut, karena warga masih harus membiayai sendiri proses sidangnya.

Harjono mengatakan, warga yang mengajukan gugatan sendiri harus urunan untuk membiayai segala macam proses administrasi tersebut. Inilah yang tidak bisa disebut sebagai proses yang gratis. ”Kami sudah menanyakan hal itu ke pengacara. Kenapa masih harus mengeluarkan uang, padahal katanya gratis. Tapi, karena tidak ada jawaban, makanya kita tetap urunan untuk itu,” paparnya.

Karena sudah terlanjur mengajukan gugatan, maka mau tidak mau, warga juga harus terus melanjutkannya. Sehingga sistem patungan tadi, tetaplah dilakukan warga. Pasalnya, warga berkeinginan kuat untuk bisa memenangkan gugatan tersebut, sehingga bisa mendapatkan ganti rugi berupa tanah.

Harjono menambahkan, mengenai iuran dari para warga, pihaknya enggan membicarakannya. Sebab tidak ada patokan khusus kepada warga tentang iuran tersebut. Selain itu juga, warga juga melakukan iuran secukupnya untuk memenangkan gugatan tersebut.

”Kita sudah percaya kepada pengacaranya. Jadi kami percayakan kepada pengacara kami itu. Nanti pada 10 Februari 2015, kami akan datang untuk memenuhi sidang pertama kami. Meskipun nantinya banyak sidang yang akan dijalani, kami siap patungan seadanya untuk menjalaninya,” jelasnya. 

Jika Harjono dan warga Forkoma Kembung memilih untuk patungan dalam menghadapi persidangannya, tidak demikian dengan 19 warga lainnya, yang kemudian belum menentukan sikap. Apakah akan melakukan gugatan atau tidak. 

Termasuk juga Khosiatun, warga Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe, yang mengaku bahwa sampai saat ini, pihaknya masih melengkapi berbagai berkas, untuk mengajukan gugatan.

”Kami jelas akan menggugat. Dan berkasnya memang sedang kami persiapkan. Sehingga nanti benar-benar siap jika memasukkan gugatan. Soalnya ada banyak hal yang janggal, sehingga harus kami teliti lagi,” katanya.

Yang jelas, menurut Khosiatun, sekarang ini yang terpenting bukan lagi mengenai nilai ganti rugi yang akan dia terima, namun mengenai proses yang berjalan atas pembebasan lahan selama ini. ”Nanti itu juga akan masuk dalam materi kita. Termasuk siapa saja yang digugat, juga akan kami masukkan,” imbuhnya. (Faisol Hadi / Merie)