Perhutani Gandeng Kejaksaan

Gandeng penegak hukum ADM Perhutani Blora Joko Sunarto saat menyerahkan cindera mata pada Kajari M. Djumali. (KORAN MURIA)

BLORA – Sengketa lahan milik Perum Perhutani dengan masyarakat masih terjadi, dan potensinya cukup besar. Ada tiga hal yang menjadi penyebab sengketa tersebut, misalnya adalah kepentingan individu, yakni mengolah dan mengelola hutan untuk kemudian dimiliki lahannya. Bertempat tinggal di hutan dengan kurun waktu sangat lama, kemudian tempat yang ditinggali diklaim dan ingin dimiliki. 

”Yang ketiga adalah proses tukar guling yang belum selesai, karena tidak clean dan clear. Ini adalah tantangan kita ke depan,” ujar Joko Sunarto, Administratur (ADM) Perum Perhutani KPH Blora, dalam acara penandatanganan kerja sama antara Perum Perhutani dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora, kemarin (30/1).

Banyakya potensi sengketa yang mengarah ke proses hukum, menjadikan Perhutani perlu menggandeng dan kerja sama dengan Kejari yang merupakan pengacara negara untuk menyelesaikan kasus hukum tersebut. Konsultasi dan pendampingan serta mewakili Perhutani berperkara di pengadilan atau proses hukum, merupakan bagian kejaksaan setelah kerja sama tersebut. ”Karena itu, kami memandang kerja sama ini sangat penting dan efektif,” tambahnya.

Joko yang mewakili empat ADM lainnya itu mengatakan, ada lima KPH Perhutani yang punya wilayah hutan di Kabupaten Blora yang menjalin kerja sama dengan Kejari Blora. Selain Perhutani Blora, ada juga KPH Cepu, KPH Randublatung, KPH Kebonharjo, dan KPH Mantingan. Sebenarnya, ada satu KPH lagi yakni Ngawi namun kemarin tidak ikut kerja sama. ”KPH Ngawi punya lahan hutan di Blora sekitar 80 ribu hektar. Namun, KPH Ngawi sudah menjalin kerja sama dengan Kejari Ngawi, sehingga tidak ikut di sini,” katanya.

Dengan kerja sama itu, diharapkan ke depan sengketa lahan dan penjagaan aset negara yang berupa hutan bisa menjadi lebih baik dan terkontrol. Sementara Kajari Blora Mochamad Djumali menyambut baik kerja sama itu. Menurut dia, pihaknya adalah pengacara negara yang bisa mewakili Perhutani saat berperkara. Dalam kerja sama itu, fokusnya adalah mengamankan aset negara yang dipercayakan pengelolaannya kepada Perhutani. ”Hutan itukan aset negara harus dijaga. Saat terjadi perkara, kita akan turun tangan,” katanya. (Titis Ayu)