Jasa Appraisal Tidak Mahal

KUDUS – Warga yang ingin mendapatkan nilai ganti rugi yang melebihi yang ditetapkan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) WadukLogung, diminta untuk menggunakan jasa appraisal tunjukan mereka sendiri. Jasa untuk menyewa tim independen ini, juga tidak mahal.

Aktivis antikorupsi Kudus Kunarto mengatakan, untuk menyewa tim appraisal itu, biayanya kurang lebih hanya Rp 5 juta. ”Kalau kemudian yang melakukan gugatan mencapai 50 orang lebih, tinggal membaginya saja. Jatuhnya akan murah. Istilahnya disengkuyung bareng-bareng,” jelasnya, Jumat (30/12) kemarin.

Jika menggunakan appraisal sendiri, menurut Kunarto, warga akan mendapatkan keuntungan yang lebih, dibandingkan memakai hasil tim appraisal tahun 2010 lalu. Karena harga tanah yang ada, bisa naik. 

”Kalau saya perkirakan, jika dihitung kembali, maka harga tanah di Logung sana, bisa mencapai Rp 40-50 ribu per meter perseginya. Bandingkan jika ganti rugi menggunakan harga appraisal pada 2010 lalu, yang hanya Rp 31 ribu per meter persegi,” terangnya.

Namun, Kunarto menegaskan jika warga harus bisa bersatu untuk bersama-sama menggalang kekuatan, dalam memperjuangkan hal itu. Karena jika tidak, maka akan percuma. ”Ini yang dibutuhkan kan, memang kerja sama semua pihak. Kalau tidak, maka akan percuma saja. Yang muncul akan adanya saling curiga. Soalnya kalau satu nanti mendapatkan harga yang lebih tinggi sedangkan satunya tidak, maka akan timbul kecurigaan,” paparnya.

Kunarto sendiri, lebih memilih menyelesaikan masalah yang ada dengan mediasi. Karena masih ada celah untuk warga bisa mendapatkan ganti rugi yang lebih tinggi dari yang diberikan appraisal 2010 lalu. ”Tapi, ada tiga opsi lain yang memang bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah tersebut,” katanya.

Opsi yang ditawarkan Kunarto adalah meminta tanah ganti tanah, kemudian menggunakan tim appraisal sendiri untuk menentukan harga tanah, selanjutnya opsi ketiga adalah tidak usah diukur tanah milik warga tersebut.

Jika memang masih ada celah untuk melakukan mediasi dalam penyelesaian kasus ini, dirinya bersedia untuk memfasilitasi mediasi itu, jika kedua belah pihak menyetujuinya. ”Namun, kalau sudah tercampur dengan segala macam kepentingan, ya sudah. Selesai. Tidak akan ada titik temunya. Masing-masing ada agenda tersendiri,” katanya.

Proses mediasi inilah yang memang diharapkan banyak pihak, bisa terjadi untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan Waduk Logung. Sebagaimana yang disampaikan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah H Akhwan Sukandar.

”Alangkah baiknya kalau semua diselesaikan dengan cara yang damai. Ini kan, tinggal beberapa saja yang kemudian masih belum mau menerima. Mereka bukannya menolak Waduk Logung, tapi belum sepakat dengan ganti ruginya saja. Kenapa sampai harus berlarut-larut begitu. Harusnya bisa selesai di proses mediasi,” katanya. (Merie)