Aset PNPM Dikelola Koperasi

JEPARA – Aset modal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPPM-MP) Jepara yang mencapai Rp 13 miliar, bakal dikelola koperasi. Ini untuk menghilangkan kekhawatiran jika aset akan menguap. 

Hal itu terjawab setelah tim koordinator kabupaten PNPM-MP melakukan audiensi dengan bupati Jepara. Rencananya, Pemkab Jepara akan membentuk koperasi di 86 desa penerima PNPM-MP. Sehingga aset tersebut akan dikelola koperasi.

Koordinator PNPM-MP Kabupaten Jepara Bambang Rudi Hartono mengatakan, bupati menyatakan akan membentuk koperasi di 86 desa. Pembentukan koperasi dimaksudkan untuk menyelamatkan aset modal bergulir senilai Rp 13 miliar, yang semula bersumber dari program tersebut.

Menurut Bambang, setiap Unit Pengelola Keuangan (UPK) di desa-desa penerima program, memiliki aset yang nominalnya berbeda-beda. Karena PNPM-MP tak memiliki kejelasan lanjutan program, dana ini terancam menguap. 

”Maka kami menyarankan beberapa alternatif pembentukan badan hukum pengelola, agar dana bisa tetap digunakan untuk pinjaman modal bergulir bagi masyarakat miskin produktif. Dan Bapak Bupati cenderung memilih pembentukan koperasi baru di setiap desa, karena ada dinasnya. Yakni Dinas Koperasi UMKM dan Pasar Jepara, yang bisa membinanya,” terang Bambang kepada Koran Muria, Jumat (30/1).

Menurutnya, tim PNPM-MP menyambut positif rencana tersebut. Dan akan terus memberikan fasilitas, agar rencana bisa terwujud. Bambang mengemukakan, selain kejelasan upaya penyelamatan aset modal bergulir,  audiensi juga memberi angin segar terhadap desa-desa penerima program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK). 

Sesuai perjanjian antara pemkab dengan Kementerian Pekerjaan Umum, pemkab wajib mengalokasikan DDUB (Dana Daerah Urusan Bersama) sebesar 50 persen dari alokasi APBN, sebagai sharing PLPBK.

Menurut Bambang, setiap desa penerima PLPBK rata-rata mendapat alokasi dana dari APBN sebesar Rp 1 miliar. Artinya pemkab harus mengalokasikan DUB sebesar Rp 500 juta per desa. ”Pada APBD tahun ini, baru dialokasikan Rp 200 juta per desa di 10 desa penerima. Artinya masih kurang masing-masing Rp 300 juta per desa. Itu pun belum termasuk satu desa lainnya,” paparnya.

Dari audiensi dengan bupati tersebut, ditambahkan Bambang, bupati setuju memenuhi kekurangan alokasi sharing, sesuai perjanjian. ”Kami akan berupaya agar dalam KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2015 dan seterusnya, hal ini terealisasi,” katanya. (Wahyu KZ / Merie)