Legislatif Kudus Sidak Serentak Kinerja Eksekutif 

KUDUS – Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kudus, mendadak melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap kinerja eksekutif yang terkait dengan pelayanan publik. Sidak ini digelar serentak Selasa (30/12), dan menemukan masih amburadulnya kinerja dari eksekutif.

Dalam sidak kemarin, anggota dewan dibagi menjadi empat kelompok. Atau sesuai daerah pemilihan (dapil) mereka masing-masing. Yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan ke sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pelayanan publik, hingga ke proyek-proyek publik yang telah dibangun.

Ketua Komisi C Agus Imakuddin yang juga berasal dari Dapil Jati dan Kota mengatakan, sidak ini dilakukan dengan tujuan lebih dekat dengan masyarakat. ”Akan menjadi hal yang ironis, jika sudah menjadi anggota dewan, namun tidak menguasai wilayahnya. Maka dari itu, kami menggunakan sistem semacam ini, untuk mendekatkan anggota dengan wilayah agar paham lokasinya,” ujarnya.

Menurut pria yang akrab disapa Udin tersebut, misalnya saja terkait dengan kinerja PNS yang dinilai masih harus diperbaiki. Sidak bertujuan untuk mengingatkan PNS, agar bisa bersiap dengan peraturan yang lebih ketat. Sebab mulai 2015 mendatang, PNS akan dilakukan absensi dengan menggunakan elektronik presensi atau e-presensi. 

”Dengan demikian, maka kinerja PNS dapat dimaksimalkan dan terpantau oleh masyarakat. Hal itu pula merupakan hasil dari studi banding yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Sehingga jika PNS masih saja tidak disiplin, maka itu berarti mereka akan rugi nantinya,” paparnya. (Faisol Hadi/Merie)

Sing Santai dan Jangan Berlebihan Rayakan Malam Tahun Baru, Itu Pesan Pak Bupati

JEPARA-Bupati Ahmad Marzuki mengimbau kepada masyarakat Jepara, untuk tidak berlebihan saat merayakan pesta pergantian tahun. Sebab, menjelang tutup tahun, ada beberapa bencana yang merenggut korban jiwa. Yakni bencana alam tanah longsor, dan musibah kecelakaan pesawat. Hal itu disampaikan kabag Humas Setda Hadi Priyanto, Selasa (30/12).

Lanjutkan membaca

Nusa Makmur Beri Pinjaman ke BMT NU Antara Rp 50 Juta Sampai Rp 1 Miliar

JEPARA-Direktur Nusa Makmur, Fahmi Akbar Idries mengatakan, pihaknya menyerahkan pinjaman kepada delapan BMT di lingkungan PCNU Jepara. Nilai pinjaman tersebut antara Rp 50 juta sampai Rp 1 miliar. Nusa Makmur merupakan lembaga pembiayaan mikro-ta’lim untuk BMT, yang dikelola lembaga NU maupun warga NU, yang diinisiasi PBNU melalui PP Lembaga Perekonomian NU.

Lanjutkan membaca

Ekonomi Warga NU Harus Diperhatikan

JEPARA-Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) Jepara Kamil Ahmad mengatakan, menyongsong satu abad NU, diperlukan adanya gerakan gerakan sosial keagamaan yang dibungkus melalui pendidikan kader penggerak. Hal itu dikatakannya, ketika melaksanakan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) ke-9, di aula MAN 2 Keling.

Lanjutkan membaca

Langgar Izin Lingkungan, Warga Tuntut Pabrik Beton Ditutup

REMBANG – Pabrik beton milik PT Varia Usaha Beton di Dusun Nyikaran, Desa Kemadu, Kecamatan Sulang, terpaksa tutup pada Selasa (30/12) siang. Penutupan tersebut menyusul aksi protes ratusan warga Desa Kemadu, Kecamatan Sulang dan Desa Ngulakan, Kecamatan Bulu. Warga menuntut agar operasional pabrik beton anak perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk itu ditutup, karena dianggap melanggar persetujuan izin lingkungan.

Lanjutkan membaca

Asyik, Upah 171 Tenaga Honorer Naik

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menetapkan upah bagi 171 tenaga honorer sebesar Rp 1.120 ribu atau sesuai dengan ketetapan upah minimum kabupaten (UMK) 2015. Hal ini diutarakan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rembang Abdul Hafidz menyerahkan Surat Keputusan (SK) penyesuaian tenaga honorer di Gedung Hijau kompleks Rumah Dinas Wakil Bupati Rembang, Selasa (30/12).

Lanjutkan membaca

DPRD Akan Jadwalkan Ulang Paripurna KUA PPAS Senin Depan 

BLORA-Ketua DPRD Bambang Susilo mengatakan, jika penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) rancangan APBD 2015 akan dijadwalkan ulang Senin (5/1) pekan depan. Hal itu dilakukan, karena paripurna pengesahan KUA PPAS rancangan APBD 2015 yang seharusnya dilakukan Senin (29/12) kemarin batal. Batalnya paripurna itu dikabarkan, karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) belum siap menyampaikan data KUA PPAS.

Lanjutkan membaca

TAPD Akan Siapkan Dana Pendukung untuk Disajikan ke Dewan Sebelum Pengesahan KUA PPAS

BLORA-Ketua TAPD Sutikno Slamet membenarkan, jika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum siap menyajikan data Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) kepada DPRD. Menurutnya, ada dua poin penting mengapa hal itu bisa terjadi. Yaitu soal belum jelas berapa nominal bantuan dari provinsi untuk Blora, dan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2014. 

Lanjutkan membaca