Tanpa Revisi Data, PSKS Rawan Tidak Tepat Sasaran

REMBANG – Pemerintah harus melakukan revisi data penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang akan digunakan untuk pengambilan bantuan dana Progam Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Sebab, jika tidak ada revisi maka bantuan yang dikucurkan pemerintah kepada masyarakat miskin tersebut dinilai rawan konflik dan tidak tepat sasaran.

”Seharusnya ada revisi data penerima, sehingga PSKS maupun progam bantuan lainnya bisa lebih tepat sasaran. Jangan gunakan data lama, sebab di lapangan sangat rawan konflik,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Sulang, Joeliyanto, Jumat (28/11).

Menurut dia, tidak sedikit masyarakat desa belum banyak yang tahu tentang mekanisme penentuan calon penerima bantuan dari pemerintah. Hal itu akan menyebabkan kecemburuan sosial antarmasyarakat, sehingga harus ada revisi atau pembenahan data penerima PSKS.

Dalam kesempatan terpisah, Plt Bupati Rembang Abdul Hafidz mengimbau kepada seluruh warga supaya jangan saling menyalahkan atas dugaan ketidakakuratan data penerima PSKS. Data berasal dari instansi resmi pemerintah yakni Badan Pusat Statistik (BPS). Tidak jarang pihak pemerintah desa tidak mengetahui siapa para penerima, karena BPS mengerahkan petugas lapangan. (Ahmad Feri/Sumarni)