Loading...
You are here:  Home  >  Sosial  >  Artikel ini

Belajar dari Kepahlawanan Sheikh Yusuf al-Makassari



Reporter:    /  @ 04:32:20  /  31 Oktober 2014

    Print       Email

Oleh: Moh Rosyid, Dosen STAIN Kudus

 

Selazimnya negara menghargai warganya yang berjuang melawan penjajah, memproklamasikan negara, dan pengisi pembangunan bangsa yang telah mengakhiri kiprahnya karena usia dan keterbatasan lain. Penghargaan berdasarkan  UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran (UU mengganti UU Nomor 7 Tahun 1967). Untuk mengoordinasikan kepentingan terhadap veteran, dibentuklah Legiun Veteran RI (LVRI) yang berdiri pada 2 Januari 1957 dengan Kepres Nomor 103 Tahun 1957. UU Nomor 15 Tahun 2012 Pasal 1 menandaskan veteran RI adalah WNI yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah yang berperan aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran mempertahankan kedaulatan NKRI. Atau warga negara Indonesia yang ikut serta aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat PBB melaksanakan misi perdamaian dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran RI. Veteran terbagi dalam veteran pejuang kemerdekaan RI, veteran pembela kemerdekaan RI, dan veteran perdamaian RI. 

 

Veteran pejuang kemerdekaan adalah mereka yang aktif berjuang dalam revolusi fisik antara 17 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949, termasuk mereka yang berjuang dalam Palang Merah Indonesia, dapur umum dan berbagai kegiatan yang langsung bersangkutan dengan perjuangan. Veteran pembela adalah mereka yang membela kedaulatan NKRI setelah 27 Desember 1949, sedangkan veteran perdamaian adalah mereka yang aktif melaksanakan misi perdamaian dunia di bawah mandat PBB. Dikenal pula veteran anumerta pejuang, pembela, dan perdamaian yakni mereka yang gugur dalam perjuangan masing-masing. Mereka semua diakui dan berstatus veteran setelah ditetapkan sebagai penerima tanda kehormatan veteran yang diberikan Presiden RI.

Penghargaan dan penghormatan negara diberikan pada veteran berupa dana kehormatan veteran RI, sejumlah uang yang setiap bulan diberikan pada setiap veteran RI, tunjangan veteran RI dengan pengaturan khusus, menyangkut janda veteran dan yatim piatu. Veteran pejuang dan anumerta pejuang dapat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Kaum veteran RI otomatis anggota LVRI sebagai satu-satunya wadah dan sarana perjuangan kaum veteran. LVRI dipimpin satu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Misi LVRI mengajak bangsa Indonesia, khususnya kaula mudanya untuk memelihara tradisi perjuangan bangsa. Selain penghargaan pada veteran, penghargaan juga diberikan bagi warga negara yang berkiprah menjadi pejuang, berupa penganugerahan gelar pahlawan nasional. Hal ini diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.  

Hari Veteran

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin 11 Agustus 2014 mengukuhkan Hari Veteran Nasional yang jatuh setiap 10 Agustus. Berdasarkan PP Nomor 67 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penetapan Hari Veteran Nasional. Pemilihan tanggal 10 Agustus dilatarbelakangi peristiwa gencatan senjata antara Indonesia dengan Belanda yang diberlakukan sejak 10 Agustus 1949. Oleh Soekarno, tanggal itu diumumkan sebagai Hari Veteran karena para pejuang secara resmi berhenti mengangkat senjata. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (saat itu) mengumumkan, pemerintah akan memberikan tunjangan kehormatan dan tunjangan veteran kepada para pejuang dan pembela kemerdekaan, janda, duda, dan anak yatim piatu veteran pejuang dan pembela kemerdekaan. Menhan menjelaskan, ada empat kategori veteran, yakni pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penjaga perdamaian, dan anumerta (yang telah wafat). 

Pejuang kemerdekaan dibagi dalam lima golongan, yakni mulai dari golongan A yakni yang ikut memperjuangkan kemerdekaan minimal 4 tahun hingga golongan E yang memperjuangkan kemerdekaan minimal 6 tahun. Kategori pembela kemerdekaan meliputi veteran Trikora, Dwikora, dan Seroja. Kategori veteran penjaga perdamaian untuk mereka yang pernah bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian di berbagai wilayah di dunia. Nilai tunjangan bervariasi mulai Rp 1,4 juta per bulan hingga Rp 1,6 juta per bulan. Bagi veteran yang mendapatkan pensiun, nilai tunjangannya 50 persen. Pemerintah juga menyediakan tunjangan cacat serta alat bantu, keringanan pembayaran PBB, keringanan naik alat transportasi milik negara seperti kereta dan fasilitas bimbingan usaha kecil menengah. 

Dinamika Penolakan Pahlawan

Meraih gelar pahlawan merupakan penghargaan yang prestisius dari negara, meskipun tidak semua warga yang berjuang diberi gelar pahlawan oleh negara karena prosedur yang tidak mudah. Akan tetapi, penghargaan itu bisa menjadi bumerang bila ada kepentingan lain di balik layar. Sebagaimana gelar pahlawan nasional yang disandang oleh Mr. Dr. Ida Anak Agung Gde Agung. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 066/TK/Tahun 2007 tanggal 6 November 2007 yang direspon lain oleh sebagian warga atau kelompok. Gelar tersebut oleh Badan Harian Daerah (BHD) 45 Provinsi Bali agar dibatalkan karena tidak layak disandang. Sebab, Ida diduga memihak Belanda dan BHD merasa tidak pernah mengajukan pemberian gelar. Usulan penolakan BHD ditolak Direktur Kepahlawanan Kementerian Sosial RI karena gelar pahlawan yang sudah diberikan tidak bisa dicabut. Semula usulan dari Yogyakarta, bukan dari Bali. Pada tahun 2007 mantan Presiden Soeharto diusulkan menjadi pahlawan nasional oleh Partai Golkar dan PKS. Usulan tersebut direspon negatif publik sehingga berhenti. Ada pula yang mengusulkan Pak Harto menjadi nama jalan utama di Jakarta. Itu pun tidak direspon publik. 

Pada 2012 Partai Golkar mewacanakan lagi dengan mengusulkan mantan Presiden Soeharto yang juga dewan pembina partai Golkar sebagai pahlawan nasional dengan pertimbangan sebagai tokoh bangsa. Kritik penolakan datang lagi dari berbagai pihak. Pada kampanye Capres 2014, Prabowo menjanjikan mengusulkan Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional jika menang pilpres di hadapan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI dan Polri (FKPPI). Penolakan publik datang yang ketiga kalinya dengan pertimbangan Soeharto sebagai bapak KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan pelanggar HAM selama menjabat presiden RI selama 35 tahun. Sebagaimana Soeharto ditetapkan berdasarkan program Global Stolen Asset Recovey Initiative di Markas Besar PBB New York pada 17 September 2005 sebagai koruptor nomor satu dunia. Hal ini akibat ia terlibat tragedi 1965 dan kasus tewasnya mahasiswa Trisakti dalam memperjuangkan terbentuknya Era Reformasi 1998. 

Untuk mengenang hari bersejarah perjuangan para pahlawan, Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November berpijak pada peristiwa pertempuran di Surabaya pada 10 November 1945 yang digelorakan Bung Tomo dan K.H Hasyim Asy’ari. Perlawanan didukung penuh oleh rakyat dipicu oleh kedatangan tentara Inggris bersama India atas nama tentara Sekutu ke Hindia Belanda (Indonesia) dengan misi melucuti, memulangkan, dan membebaskan tawanan Dai Nippon Jepang. Tetapi niat baik tersebut disertai keinginan mengembalikan kedaulatan Indonesia pada Belanda dengan Netherlands Indies Civil Administration (NICA) sebagai pembonceng gelap. Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Maka, Inggris, mewakili Sekutu, hendak menerima Hindia Belanda dari Jepang. Mereka datang ke Surabaya, Jawa Timur, diboncengi Belanda, tetapi disambut perlawanan sengit arek-arek Suroboyo yang dikobarkan oleh Bung Tomo. Perjuangan pejuang tersebut layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. 

Pasal 1 (4) UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bahwa Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Belajar dari Nasionalisme Sang Kiai 

Selain K.H Hasyim Asy’ari sang nahkoda NU, para kiai lainnya ikut andil berjuang dan perlu kita jadikan uswatun hasanah, di ataranya Sheikh Yusuf. Ia lahir di Gowa Sulawesi Selatan pada 3 Juli 1626. Beliau belajar di Makkah dan sekembalinya dari Makkah menetap di Banten pada tahun 1672. Sheikh Yusuf merupakan pejuang dengan bukti melawan VOC sehingga diasingkan ke Ceylon (Sri Langka) pada 1693. Meskipun di sana, pengaruhnya masih terasa di Nusantara sehingga diasingkan ke lokasi yang makin jauh dari Nusantara yakni di Zandvliet, Cape Town, Afrika Selatan hingga wafat. Sheikh Yusuf di pengasingan pun mampu mendirikan komunitas muslim pertama di Afrika Selatan. Konteks masa kini pun, Sheikh Yusuf (1626-1699) masih memiliki kharisma yakni sebagai perekat hubungan diplomatik Indonesia dengan Afsel. Sheikh Yusuf mendapat gelar Pahlawan dari Indonesia pada 9 November 1966, pemerintah Afsel pun menganugerahinya gelar yang sama pada 27 September 2005. 

Mengapa tempat pengasingan pun memberi gelar pahlawan pada Sheikh Yusuf? Ia inspirator gagasan kesetaraan ras dan anti penindasan di Negara pengasingan. Mantan Presiden dan Bapak Afsel, Nelson Mandela menjadikan ia sosok inspirasi pejuang melawan rezim apartheid di Afsel. Pada 2014 digagas pembuatan patung Sheikh Yusuf dengan Nelson Mandela yang berdampingan di Makassar dan di Cap Town. Hal ini sebagai simbol persahabatan dalam peringatan 20 tahun hubungan diplomatik kedua Negara. (*)  

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →