Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

Hibah Gerobak PKL Diselidiki Kejaksaan



Reporter:    /  @ 03:48:36  /  31 Oktober 2014

    Print       Email

Ketua Paguyuban PKL Plasa Kudus Nuroso (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan sebelum menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Kudus. (KOMA / Merie)

KUDUS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus kembali melakukan penyelidikan atas kasus dugaan korupsi yang ada di Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kudus. Ini terkait dengan bantuan hibah gerobak bagi pedagang kaki lima (PKL), yang diduga adanya penyalahgunaan anggaran di dalamnya.

Penyelidikan kasus tersebut, terlihat dari dipanggilnya empat ketua paguyuban PKL di Kantor Kejari Kudus, kemarin (30/10). Masing-masing adalah Ketua Paguyuban Alun-alun Kudus Margono, Ketua PKL RSUD Kudus Suhadi, Ketua Paguyuban PKL Plasa Kudus Nuroso, dan Ketua Paguyuban PKL Pekojan Muntoha.

Nuroso mengatakan, kedatangannya tersebut untuk memenuhi panggilan kejaksaan. ”Saya dan beberapa rekan ketua paguyuban dipanggil kepala Dinas Pasar. Itu kemarin malam (Rabu, 29/10). Dikasih tahu kalau dapat surat panggilan dari kejaksaan,” kata Nuroso.

Dalam surat itu, Nuroso dipanggil untuk dimintai keterangan atau klarifikasi, terkait soal bantuan gerobak yang diberikan Pemkab Kudus belum lama ini. ”Tapi surat panggilan saya sudah saya berikan ke penyidik tadi. Hanya saja, intinya saya akan dimintai keterangan. Yang masuk tadi baru tiga rekan saya yang ketua paguyuban. Giliran saya setelah setelah mereka,” lanjutnya.

Nuroso menyebutkan bahwa dirinya tidak tahu mengenai kasus yang memaksanya harus memenuhi undangan kejaksaan tersebut. Hanya saja, menurut penyidik, dirinya dipanggil terkait dengan dugaan penyalahgunaan anggaran. ”Tapi saya juga tidak tahu persis bagaimana kasusnya. Yang jelas, saya dipanggil karena paguyuban saya ikut menerima bantuan gerobak tersebut. Karena kita merasa yakin tidak salah, kita datang saja,” paparnya.

Penyelidikan atas kasus ini, tentu saja cukup mengejutkan. Setelah sebelumnya beberapa kasus yang melibatkan penggunaan anggaran di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kini ada lagi kasus serupa yang tengah ditangani kejaksaan. Ini menambah panjang, daftar SKPD yang terjerat kasus dugaan penyalahgunaan anggaran. Meski sejauh ini, baru sebatas pada penyelidikan.

Bantuan atau hibah gerobak untuk PKL ini, dianggarkan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kudus pada tahun anggaran 2012. Nilainya kurang lebih Rp 3,6 miliar. Penerima bantuannya mencapai 350 pedagang. Namun, tidak semua pedagang menerima barangnya pada saat tahun dianggarkan.  

Misalnya saja bantuan gerobak yang diterima Paguyuban PKL Pusat Kuliner Plasa Kudus. Menurut Nuroso, bantuan gerobak baru dia terima pada 22 Agustus 2014 lalu. ”Kami menerimanya baru pada bulan tersebut. Sebelumnya juga tidak pernah menerima. Sehingga apakah kemudian itu anggaran tahun 2012 atau kapan, kami juga belum jelas. Hanya saja, kayaknya memang anggaran tahun tersebut,” jelas dia.

Yang diterima masing-masing PKL di lokasi tersebut, adalah satu gerobak, 8 kursi, 2 meja, dan 2 payung. Tepatnya untuk 16 orang yang diplot untuk menempati lokasi tersebut. Sedangkan nilai keseluruhan anggaran yang untuk PKL di lokasi tersebut, disebut senilai Rp 700 juta. Jika kemudian dinilaikan, satu gerobak bantuan tersebut, masing-masing lebih dari Rp 43 jutaan. Itu jika diasumsikan, Rp 700 juta dibagi untuk 16 gerobak yang diserahterimakan.

Namun Nuroso menegaskan, pihaknya tidak mengetahui soal materi penyelidikan yang sebenarnya. Dia hanya sebagai penerima bantuan semata. Tidak mengetahui alur atau proses anggaran sehingga muncul bantuan tersebut.

”Kami sebagai ketua paguyuban berani mempertanggungjawabkan apa yang kami terima. Tidak ada yang kemudian diselewengkan dari bantuan itu. Termasuk pendirian paguyuban, semua ada legalitasnya. Makanya kami tidak takut,” tegasnya.

Sebenarnya, menurut Nuroso, masih ada tiga paguyuban pedagang lain yang diundang kejaksaan. Yakni Paguyuban PKL Gang IV, Paguyuban PKL Menara, dan Paguyuban PKL Panjunan. Namun, ketiganya belum bisa dihubungi pihak kejaksaan. ”Saya tidak tahu kenapa alasannya. Tapi, katanya belum bisa dihubungi. Yang jelas, kami siap kapan saja kalau dimintai keterangan,” imbuhnya.

Nuroso menambahkan, ini adalah kali pertama dirinya mendapat panggilan kejaksaan, untuk diminta keterangan dalam hal bantuan gerobak PKL. Namun jika diperlukan lagi guna melengkapi keterangan, dirinya tetap bersedia. ”Silakan saja. Kami hanya akan mengungkapkan apa yang kami tahu saja. Lain-lain yang kami tidak tahu, kami akan katakan tidak tahu,” katanya.

Hingga kemarin, belum ada pihak kejaksaan yang dapat dimintai keterangan mengenai hal ini. Kepala Kejari Kudus Amran Lakoni saat coba dihubungi melalui telepon selulernya, tidak tersambung. Namun, hingga siang kemarin, pemeriksaan itu masih berjalan. (Merie)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →