Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

Anggota Dewan Jangan Main Proyek



Reporter:    /  @ 02:44:38  /  31 Oktober 2014

    Print       Email

KUDUS – Anggota dewan diharapkan tidak terlibat dalam pengerjaan proyek yang ada di Kabupaten Kudus. Karena intervensi yang dilakukan anggota dewan, bisa membuat kualitas proyek menjadi sangat buruk.

Koordinator Milisi Penyelamat Uang Rakyat (M-PUR) Slamet ”Mamik” meragukan obyektivitas anggota dewan dalam melakukan pengawasan kegiatan pembangunan di Kudus. ”Tidak sepantasnya inspeksi mendadak (sidak) dilakukan hanya untuk memenuhi formalitas tugas kedewanan. Atau bahkan dilakukan hanya kepada pelaksanaan kegiatan oleh rekanan tertentu,” katanya.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kudus, menurut Mamik, bersifat komunal. Mulai tahapan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, tidak luput dari keterlibatan anggota dewan. Walaupun keterlibatan dewan idealnya bersifat monitoring, namun kebanyakan oknum dewan juga jualan proyek kepada para rekanan atau kontraktor.

M-PUR mendapatkan banyak pengakuan dari kalangan rekanan, terkait keterlibatan oknum anggota dewan bermain dalam proyek pemerintah. Modus yang dipakai dengan menggandeng rekanan untuk mengerjakan proyek tertentu. ”Atau hanya sekadar meminta fee 7% hingga 10% dari total nilai proyek. Bahkan ketika pada tahap perencanaan dan pembahasan anggaran sekalipun, banyak oknum dewan yang mulai mengapling dan bagi-bagi jatah proyek antarsesama dewan,” paparnya.

Perilaku oknum anggota dewan bermain proyek tentu mengganggu sinergitas hubungan antara eksekutif dan legislatif. Kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pelaksana pembangunan, diintervensi oleh oknum anggota dewan. ”Sementara kerja pengawasan sebagai anggota dewan berlaku tahu sama tahu. Lantaran proyek yang ada menjadi bagian tak terpisahkan dari kerja sampingan yang lazim berlaku antarsesama anggota dewan,” terangnya.

M-PUR menganggap Kudus telah mengalami disharmoni struktural, yang ditimbulkan matinya fungsi anggota DPRD Kudus sebagai wakil rakyat. Berburu proyek sebanyak-banyaknya menjadi tujuan utama demi mengembalikan biaya politik yang dulu telah mereka keluarkan. ”Tragisnya ketika proyek yang diselenggarakan terjadi persoalan hukum, justru yang menanggung akibatnya adalah SKPD terkait sebagai pengguna anggaran,” katanya.

Untuk melawan arogansi oknum anggota dewan dalam pelaksanaan pembangunan, dibutuhkan keberanian SKPD untuk menolak segala bentuk intervensi. Akibat intervensi, kualitas pembangunan menjadi tak terukur. Ketika dilakukan evaluasi, keluhan rekanan muncul akibat banyaknya potongan nominal proyek yang menyebabkan kerugian jika pelaksanaan proyek dilakukan secara normatif. ”Lagi-lagi rakyat yang menanggung segala bentuk kegagalan pelaksanaan kegiatan proyek pemerintah,” imbuhnya. (Merie)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →