Loading...
You are here:  Home  >  Sosial  >  Artikel ini

Komnas HAM Desak Pemkab Rembang Hentikan Pabrik Semen



Reporter:    /  @ 02:30:07  /  31 Oktober 2014

    Print       Email

Sejumlah truk dan alat berat melakukan pengerukan tanah di kawasan tapak Pabrik Semen PT Semen Gresik, Desa Kadiwono, Gunem, Rembang. Komnas HAM mendesak Pemkab Rembang segera menghentikan aktivitas serta menarik alat berat di tapak Pabrik PT Semen Indoesia. (ANTARA / Andreas Fitri Atmoko)

REMBANG – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Pemkab Rembang agar segera menghentikan aktivitas serta menarik alat berat di tapak Pabrik PT Semen Indoesia (Persero) Tbk. Segala aktivitas pembangunan pabrik semen diminta berhenti sementara hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan izin lingkungan dari gubernur Jateng.

Rekomendasi tersebut tertuang pada surat dari Komnas bernomor 2.680/K/PMT/X/2014 tertanggal 22 Oktober 2014. Tembusan dilayangkan kepada Gubernur Jawa Tengah, ketua DPRD Rembang, Kapolres Rembang, dan koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) di Rembang. 

Surat yang diteken Dianto Bachriadi selaku komisioner di Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, rekomendasi tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan untuk menghormati proses hukum dan fakta sosial di masyarakat. Berdasar pemenuhan hak atas keadilan yang dijamin dalam Pasal 17 (UU 39 Tahun 1999) serta untuk menjaga terjaganya kondisi dan kualitas lingkungan hidup yang dijamin dalam Pasal 9 Ayat (3), Komnas HAM memberikan rekomendasi. 

Berdasar pemenuhan hak atas keadilan yang dijamin dalam Pasal 17 (UU 39 Tahun 1999) serta untuk menjaga terjaganya kondisi dan kualitas lingkungan hidup yang dijamin dalam Pasal 9 Ayat (3), Komnas HAM memberikan rekomendasi. Karena warga juga membutuhkan ketenangan, rasa aman, dan nyaman, serta kepastian hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Menurut Koordinator JMPPK Rembang Ming Ming Lukiarti, selain pertimbangan tersebut, rekomendasi agar Bupati Rembang menghentikan sementara pembangunan pabrik juga berdasarkan pertemuan Komnas HAM dengan puluhan warga masyarakat yang tinggal di tenda di dekat tapak pabrik, pada 13 Oktober 2014. 

Bahkan pada 28-30 Mei 2014, Komnas HAM juga menyebut telah melakukan pemantauan atas dugaan pelanggaran HAM, terkait pembangunan dan rencana penambangan pabrik semen di wilayah Kecamatan Gunem. 

”Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi, agar warga mempertimbangkan gugatan hukum terhadap Amdal yang telah disahkan Gubernur Jawa Tengah melalui surat nomor 669.1/17/2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik PT Semen Indonesia,” katanya.

JMPPK mendesak agar Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Rembang serta PT Semen Indonesia, mendengarkan rekomendasi Komnas HAM tersebut. ”Segera hentikan aktivitas pendirian pabrik semen untuk sementara. Hormati hak-hak masyarakat dan proses hukum yang sedang berlangsung di PTUN,” tandasnya. (Ahmad Feri/Sumarni)

 

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →