Loading...
You are here:  Home  >  Sosial  >  Artikel ini

13.505 TKI Bermasalah



Reporter:    /  @ 01:25:04  /  30 Oktober 2014

    Print       Email

Keluarga TKI menunjukkan foto Satinah, yang sempat terancam hukuman pancung di Arab Saudi. Meski pemerintah sudah membayar diyat, namun Satinah belum bisa dipulangkan ke Tanah Air. (KORAN MURIA)

KOTA SEMARANG – Kasus TKI bermasalah di luar negeri tak bisa dibilang sedikit. Catatan Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), sepanjang tahun 2014 terdapat 13.505 kasus yang melibatkan TKI.

Dari jumlah tersebut, beberapa di antaranya berasal dari Jateng, dan masuk dalam kategori kasus besar (high pofile cases). Hal itu diungkapkan Irjen Kemenlu RI M Ibnu Said, adalam Sosialisasi Penanganan Kasus dan Pertemuan dengan Keluarga TKI High Profile Cases Asal Jawa Tengah di Hotel Santika, Semarang, kemarin. 

Menurut dia, pada umumnya, jenis kasus yang dialami para TKI adalah pembunuhan, narkoba, sihir, zina dan penganiayaan berat.

”Penyelesaian kasus berat bukan hanya melalui proses yang rumit dan panjang, tapi juga butuh koordinasi yang sangat intens. Terutama jika mengalami kasus di Arab Saudi, karena harga diri warga negaranya yang punya strata sosial baik, sangat tinggi,” katanya dikutip jatengprov.go.id.

Ia mengimbau keluarga TKI jangan mudah percaya dengan pihak-pihak yang berniat membantu penyelesaian kasus. Bisa jadi pihak-pihak itu memanipulir kasus yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya.

Di Jateng menurut dia, TKI dengan kasus high profile cases sebanyak 22 kasus. Kasus terakhir menimpa Satinah, warga Desa Kalisidi, Ungaran Barat, dalam kasus pembunuhan di Arab Saudi. Pemerintah sudah membayar uang diyat sebesar Rp 21 mililar, untuk membebaskan Satinah dari hukuman pancung.

Tetapi Satinah belum bisa dipulangkan, lantaran keluarga mantan majikannya belum mau menandatangani surat penyataan persetujuan permintaan maaf dari pengadilan setempat.

”Satinah menjadi salah satu contoh betapa penyelesaian kasusnya membutuhkan waktu lama. Padahal uang diyat sudah dibayar,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko mendukung langkah Kemenlu yang membuat forum pertemuan bagi seluruh pemangku kepentingan, untuk penyelesaian TKI bermasalah.

”Setidaknya dengan pertemuan seperti ini keluarga mendapat penjelasan yang benar dan proporsional. Ini harus diatasi. Minimal sesuai dengan porsi dan tanggungjawab masing-masing. Masalah TKI wajib bareng-bareng dipikul,” ujarnya. (Ali Muntoha)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →