Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

Keterlibatan Wagub Dinilai Kecil



Reporter:    /  @ 02:55:28  /  29 Oktober 2014

    Print       Email

Mantan Bupati Kudus M Tamzil saat menjalani sidang pada 22 Oktober 2014. Aktivis antikorupsi Kunarto menyebut, keterlibatan Heru Sudjatmoko dalam kasus sarpras 2014 dinilai kecil. (ANTARA / R Rekotomo)

KUDUS – Disebutnya nama mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus Heru Sudjatmoko yang sekarang menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Tengah oleh terdakwa kasus dugaan korupsi sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan HM Tamzil, dinilai sebagai upaya untuk membela diri saja dari yang bersangkutan. 

Keterlibatan Heru, disebut-sebut sangat kecil kemungkinannya. Karena proses pengadaan proyek hingga munculnya kasus ini, hanya melibatkan tiga orang saja. Yakni mantan Bupati Kudus HM Tamzil, mantan Kepala Dinas Pendidikan Ruslin, dan Direktur CV Gani & Son Abdulgani Aup.

Setidaknya itu yang dilihat pelapor kasus sarpras Kunarto, jika melihat apa yang disampaikan Tamzil dalam persidangan eksepsi, Senin (27/10) lalu. ”Menurut saya, yang bersangkutan (wagub, red) tidak akan kena,” ujarnya kepada Koran Muria, kemarin (28/10).

Sama dengan posisi kepala bidang (kabid) dan kepala seksi (kasi) di Dinas Pendidikan kala itu, yang menurut Kunarto, juga akan sangat kecil kemungkinan keterlibatan mereka dalam kasus ini. ”Sebagaimana yang sudah saya sampaikan berulang-ulang, bahwa yang terlibat langsung dalam kasus ini hanya tiga orang saja. Mantan bupati, mantan kepala dinas, dan direktur dari rekanan yang bersangkutan,” tegasnya.

Kunarto mengatakan, ada bukti yang dipegangnya bahwa perjanjian kerja sama untuk pengadaan proyek sarpras senilai Rp 21,9 miliar tersebut, hanya ditandatangani tiga orang tersebut. Tidak ada keterlibatan pihak lain, dalam penandatanganan kerja sama proyek itu.

Justru, yang dituding Kunarto terlibat langsung dalam kasus ini, adalah kalangan DPRD Kudus kala itu. Terutama sekali adalah keterlibatan dari Komisi A dan Komisi E. ”Saya sudah pernah sampaikan, justru yang harus turut diperiksa dalam kasus ini, adalah kalangan dewan. Mereka inilah yang juga turut bertanggung jawab, atas lolosnya proyek ini,” katanya.

Komisi A dan Komisi E DPRD Kudus kala itu, yakni periode 1999-2004, sebagaimana dikatakan Kunarto, mengetahui banyak mengenai kasus ini. Seharusnya mereka inilah yang kemudian juga diperiksa. ”Bagaimana anggota dewan itu bisa lolos tidak diperiksa sampai sekarang. Padahal mereka yang kemudian mengetahui persis jalannya proyek ini, sehingga bisa lolos. Kejaksaan saya pikir harus bisa memahami alur kasus ini dengan benar. Periksa itu anggota dewan,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, bupati Kudus periode 2003-2008 itu meminta supaya sekda dan pimpinan serta anggota DPRD Kudus yang saat itu menjabat, untuk diperiksa dalam kasus ini. Menurut Tamzil, mereka terlibat atas penyusunan anggaran dan persetujuan kerja sama pada proyek tersebut.

Saat itu, posisi ketua dewan dijabat oleh H Heris Paryono. Sedangkan jabatan ketua Komisi A dipegang oleh Jayusman Arief, sedangkan ketua Komisi E adalah Chusni Mubaroq. Hanya saja, mereka kompak membantah jika terlibat dalam kasus ini.

H Heris Paryono misalnya, menegaskan jika dirinya tidak mengetahui apa-apa mengenai kasus ini. Termasuk juga masalah apa proyeknya, maupun siapa kontraktor atau rekanan yang menangani proyek tersebut. ”Saya tidak tahu menahu masalah itu. Hal tersebut sudah masuk ke kewenangannya komisi masing-masing, ya,” katanya.

Heris juga membantah jika ada dugaan bagi-bagi uang yang dilakukan eksekutif agar bisa mengegolkan proyek ini. Dia mengatakan jika tidak ada yang namanya bagi-bagi uang atau apapun, yang kemudian akan memengaruhi keputusan dewan. ”Tidak ada itu sama sekali. Wong, saya saja tidak tahu proyeknya apa. Jadinya tidak benar kalau sampai ada yang bilang begitu,” tuturnya.

Pernyataan serupa juga disampaikan mantan Ketua Komisi E Chusni Mubaroq. Dia menyebut bahwa apa yang dilakukan pihaknya, sudah sesuai dengan aturan yang ada. ”Yang saya tahu, bahwa eksekutif mengusulkan adanya proyek itu. Dan karena sudah sesuai dengan ketentuan, ya sudah. Kita setujui,” katanya.

Bahkan, Mubaroq menyebut jika dirinya juga tidak mengetahui soal siapa rekanan yang ditunjuk untuk menangani proyek yang dinilai merugikan negara sebesar Rp 2,8 miliar itu. Karena semua proses, sudah diserahkan kepada eksekutif. 

”Tanya saja ke eksekutif kala itu. Saya ini adalah orang yang paling dibenci oleh kontraktor waktu saya menjabat ketua komisi. Karena saya menolak untuk dekat-dekat atau berhubungan dengan mereka. Biar saja. Karena saja memang sudah menegaskan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami sebagai dewan dengan baik dan benar. Itu saja,” imbuhnya. (Merie)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →