Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

E-KTP Syarat Mendaftar BPJS Kesehatan



Reporter:    /  @ 01:51:36  /  29 Oktober 2014

    Print       Email

ANTARA

KUDUS – Syarat pendaftaran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk peserta mandiri, mulai 1 November 2014 harus menggunakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). 

”Nantinya, pendaftar dari peserta mandiri memang diminta menunjukkan e-KTP asli serta menyerahkan fotokopinya selain beberapa persyaratan lainnya,” ujar Kepala Unit Pemasaran BPJS Kesehatan Kudus Daud Pujangga di Kudus, seperti ditulis Antara.

Ketentuan tersebut, kata Daud, merupakan tindak lanjut dari surat Kementerian Dalam Negeri. Calon peserta BPJS Kesehatan harus memiliki e-KTP dan nomor induk kependudukan (NIK). Bagi peserta yang belum memiliki e-KTP, diminta melakukan perekaman terlebih dahulu.

Dia menjelaskan, warga Kudus yang sudah melakukan perekaman e-KTP, namun belum menerima fisik e-KTP masih bisa menggunakan KTP SIAK. Karena yang dibutuhkan nomor induk kependudukannya. Biasanya, NIK pada KTP SIAK dengan e-KTP tidak ada perbedaaan. Selain itu, dalam mendaftar tidak bisa diwakilkan orang lain.

Mulai 1 November 2014, kata dia, kartu BPJS Kesehatan baru bisa digunakan setelah tujuh hari sejak pendaftaran dan pembayaran iuran pertama kali. Sebelumnya, setelah mendaftar bisa langsung digunakan, namun nantinya tidak demikian.

”Selama ini kebanyakan pendaftar BPJS karena sedang sakit dan ingin menjalani pengobatan di rumah sakit atau hendak melahirkan. Harapannya setelah mendaftar peserta BPJS Kesehatan tetap rutin membayar iuran per bulannya maksimal tanggal 10,” ujarnya.

Apabila menunggak pembayaran, kata Daud, akan dikenakan denda sebesar dua persen. Warga yang sudah mendaftar BPJS Kesehatan, kata dia, tidak bisa keluar dari keanggotaan karena kepesertaannya berlaku seumur hidup, terkecuali meninggal dunia.

Dia mengatakan, pada 2019 semua warga wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. termasuk pelaku usaha kecil hingga besar, serta BUMN dibatasi paling lambat 1 Januari 2015 harus sudah mendaftarkan pegawainya.

”Ini sesuai Perpres Nomor 111/2013 pasal 6, kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh warga Indonesia,” tuturnya. (Suwoko)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →