Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

Kudus Terakhir Serahkan Usulan UMK



Reporter:    /  @ 02:49:57  /  28 Oktober 2014

    Print       Email

KUDUS – Kabupaten Kudus menjadi kabupaten terakhir di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang menyerahkan draft usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2014. Nilai UMK yang diusulkan Pemkab Kudus sendiri, ada pada angka Rp 1.380.000 per bulannya. Alasan keterlambatan tersebut, adalah karena administrasi belaka.

Pengajuan UMK tersebut baru dilakukan Senin (27/10) kemarin. Yang berangkat ke Pemprov Jawa Tengah adalah Asisten Pembangunan Ekonomi dan Kesra Setda Kudus Budi Rakhmat dan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnakertrans) Kudus Lutful Hakim.

Budi Rakhmat mengatakan, keterlambatan tersebut dikarenakan pihaknya harus menyusun dulu draf administrasi yang akan disampaikan ke pemprov. ”Sebenarnya suratnya sudah ditandatangani sejak Rabu (22/10). Hanya saja, Dinsosnakertrans masih harus menyelesaikan atau memperbaiki administrasinya terlebih dahulu,” katanya, kemarin.

Administrasi yang dimaksudkan Budi Rakhmat adalah koreksi atau perbaikan yang dilakukan pada kronologis perbedaan nilai jumlah UMK yang disampaikan pihak terkait. Yaitu Serikat Pekerja Seluruh Kudus (SPSI) yang mengusulkan Rp 1,5 juta dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang mengusulkan Rp 1,3 juta. ”Perbedaan kronologis tersebutlah yang harus dituliskan terlebih dahulu. Sehingga membutuhkan waktu untuk melakukannya,” katanya.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Dinsosnakertransduk) Jawa Tengah Wika Bintang pada Minggu (26/10), hanya Kabupaten Kudus yang hingga tanggal tersebut belum mengirimkan usulan UMK. Menurutnya, belum adanya pengajuan tersebut, karena belum ada kesepakatan di dewan pengupahan setempat. ”Batas waktu pengusulan UMK itu adalah 30 Oktober nanti. Kami berharap Kudus sudah mengirimkan sebelum tanggal tersebut,” jelasnya.

Di sisi lain, pengajuan usulan UMK yang dilakukan Pemkab Kudus tersebut, mengecewakan SPSI Kudus. Pasalnya, itu tidak sesuai dengan usulan lembaga itu, yang mencapai angka Rp 1,5 juta. Menurut Ketua SPSI Kudus Wiyono, pihaknya beserta anggota SPSI sepakat, UMK Kudus harus minimal Rp 1,5 juta. Bahkan, dia menegaskan jika pihaknya siap bertarung hingga ke provinsi, untuk bisa mewujudkan hal tersebut.

”Kami masih terus menginginkan kelayakan upah kepada para buruh. Jadi kami tetap mempertahankan angka UMK di nominal Rp 1, 5 juta. Sebab dengan angka tersebut, maka buruh agak sejahtera,” kata Wiyono, kepada Koran Muria, kemarin.

Menurutnya, pihaknya sudah mempunyai alasan kenaikan mencapai angka tersebut. Pihaknya mempunyai 11 alasan kenapa SPSI untuk angka tersebut. Di antaranya adalah dengan kenaikan bahan bakar minyak (BBM), yang berpengaruh pada naiknya kebutuhan hidup masyarakat.

Bahkan, karena pada kenyataannya yang diusulkan Pemkab Kudus adalah Rp 1,38 juta per bulan, maka SPSI akan menggalang kekuatan untuk menghadangnya di tingkat provinsi. Bahkan, dirinya sudah menggandeng lembaga masyarakat, untuk turun ke jalan.

”Kalau memang kami harus turun ke jalan untuk mempertahankan nilai UMK usulan dari kami, kenapa tidak. Kami siap melakuka aksi turun ke jalan, untuk menyampaikan dan memperjuangkan kesejahteraan buruh,” tegasnya.

Untuk mengawal UMK, Wiyono mengatakan jika pihaknya tidak akan hanya sebatas omongan semata. Pihak SPSI Jawa Tengah, juga sudah diajak untuk bekerja sama mewujudkan usulan tersebut. Dan dari kesepakatan SPSI Kudus dan Jateng, keduanya bersedia mengawal sampai penentuannya nanti.

Dia menambahkan, kenaikan UMK memang harus dilakukan. Namun bukan hanya kenaikan secara biasa saja. Pengusaha juga harus memikirkan kebutuhan buruh yang semakin banyak. Terlebih dengan isu naiknya BBM, yang pastinya berimbas pada inflasi dalam segala bidang. 

Dengan demikian, jika UMK hanya sebatas usulan Apindo saja yang senilai Rp 1,3 juta per bulan, maka buruh masih dalam taraf sejahtera. ”Kami tidak main-main dengan hal ini. Sebab kami sudah komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh. Bukan hanya tahun ini saja, namun tahun sebelumnya kami juga memperjuangkannya,” imbuhnya. (Faisol Hadi / Merie)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →