Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

Jerat Hukum Mengintai Pejabat Kudus



Reporter:    /  @ 03:26:08  /  27 Oktober 2014

    Print       Email

KUDUS – Makin bertambahnya jumlah pejabat di kalangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terjerat kasus hukum, membuat khawatir para pejabat lainnya. Rata-rata makin hati-hati dalam hal anggaran dan kegiatan.

Beberapa pejabat memang sempat mengungkapkan kekhawatirannya terkait dengan masalah jeratan hukum yang menimpa rekan-rekan mereka. Hanya saja, mereka harus tetap menjalankan semua kegiatan sebagaimana yang sudah ditentukan sebelumnya.
”Takut juga, ya. Karena kan, kita tidak tahu siapa lagi yang bakal kena. Siapa lagi yang bakal dilaporkan. Tapi mau bagaimana lagi. Semua kegiatan harus dijalankan. Yang penting kerja yang benar sajalah,” kata salah satu pejabat yang berkantor di kompleks perkantoran Mejobo, saat dimintai tanggapannya mengenai makin banyaknya pejabat yang berkasus di Kudus.
Ketakutan dari sang pejabat tersebut wajar. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan akan menyusul pejabat lainnya terkena kasus serupa. Itu juga yang diamati Slamet ”Mamik” Machmudi, selaku koordinator Milisi Penyelamat Uang Rakyat (M-PUR).
”Fenomena itu (pejabat terkena kasus, red), kan semakin lama semakin banyak. Tinggal menunggu waktu dan keberanian masyarakat melaporkan setiap dugaan korupsi oknum pejabat kepada penegak hukum,” katanya, kemarin.
Bahkan Mamik menyebut, jika serius untuk mempersoalkan, terdapat banyak kegiatan di beberapa SKPD yang syarat akan penyalahgunaan. Ini membuktikan lemahnya pengawasan masyarakat, termasuk mudahnya oknum aparat hukum diintervensi. ”Sehingga menjadikan praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) tertutupi,” paparnya.
Di satu sisi, menurut Mamik, penetapan tersangka dari oknum pejabat, akan  berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun berdampak positif bagi upaya perubahan mental pejabat untuk berperilaku profesional dalam mengelola anggaran. ”Karena masih terdapat banyak kegiatan yang in-efisiensi dan dilakukan tanpa pengawasan yang jelas,” tegasnya.
Dikatakan Mamik, penegakan hukum untuk menjerat oknum pejabat yang diduga korupsi, adalah satu hal yang layak diwujudkan. Termasuk juga adanya evaluasi internal pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Kudus, semestinya diupayakan. ”Bukan hanya aspek profesionalisme, tapi juga pembinaan moral agama,” katanya.
Makin banyaknya pihak-pihak yang kemudian melaporkan adanya dugaan korupsi yang dilakukan satu SKPD atau dinas tertentu, memang dianggap sebagai salah satu upaya penegakan hukum. Termasuk di dalamnya adalah bentuk dari pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara, yang dipakai pada satuan kerja.
Namun, Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Amran Lakoni menegaskan jika memberikan atau membuat laporan mengenai satu dugaan korupsi tertentu, hendaknya dilakukan berdasarkan data dan fakta yang ada. ”Jangan melaporkan hanya karena sakit hati atau balas dendam. Tidak bagus itu. Harus ada data kuat,” tandasnya.
Dia mengakui bahwa kasus-kasus yang ditangani Kejari Kudus, sebagian besar memang karena adanya laporan dari masyarakat. Namun terkadang, laporan yang masuk masih benar-benar mentah. ”Karena memang tidak ada datanya. Atau karena dia sakit hati kepada seseorang, kemudian asal melapor. Janganlah seperti itu. Harus yang benar-benar valid, nanti kita tindaklanjuti,” katanya.
Namun Amran menegaskan jika pihaknya akan tetap melindungi saksi pelapor. Karena hal itu penting, untuk menjaga supaya tidak ada orang yang takut ketika hendak melaporkan satu kasus dugaan korupsi tertentu. ”Tetap kita lindungi. Saksi pelapor kan, penting. Jadi harus dilindungi. Kalau memang dia tidak ingin secara terbuka, ya kita persilakan. Kita tetap tindaklanjuti. Asal data dan faktanya kuat,” jelasnya. (Merie)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →