Loading...
You are here:  Home  >  Sosial  >  Artikel ini

Berharap Pemerintahan yang Probisnis



Reporter:    /  @ 02:05:35  /  27 Oktober 2014

    Print       Email

Oleh : Yanuri Natalia Sunata, S. Pd
Editor buku tinggal di Blora

Tentu semua pihak saat ini sedang menunggu kinerja Presiden dan Wakil Presiden Jokowi/JK. Pemimpin impian negara berpenduduk sekitar 250 juta jiwa ini, diharapkan mampu menjadi sosok yang datang membawa perubahan tanpa menumpuk jabatan semata. Selain itu, melihat iklim perekonomian Indonesia yang mulai membaik digunakan untuk berinvestasi, pemimpin nantinya diharapkan memiliki jiwa probisnis. Artinya, pemimpin harus menjamin setiap orang yang ingin mengembangkan bisnis dan didukung dengan menciptakan iklim birokrasi yang kondusif dan syarat perizinan yang mudah, cepat, dan tentunya murah.

Di mata publik, sering salah mengartikan bahwa pemerintahan yang probisnis adalah pemerintahan yang hanya mendukung kaum menengah ke atas semata. Namun, sejatinya pemerintahan probisnis mencakup semua elemen masyarakat dan instansi yang ingin mengembangkan setiap bisnisnya. Hal tersebut sangatlah beralasan karena Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah dan proyek bidang bisnis yang potensial. Birokrasi di Indonesia memiliki andil yang cukup signifikan. Birokrasi menguasai akses-akses sumber daya alam, anggaran, pegawai, proyek-proyek, serta menguasai akses pengetahuan dan informasi yang tidak dimiliki pihak lain. Namun, birokrasi Indonesia saat ini masih memiliki banyak kelemahan/kekurangan. Menurut R. Nugroho Dwijowiyoto (2001), “Birokrasi kita tidak pernah menyadari bahwa ada perubahan besar di dunia. Di mana semua hal harus mengacu kepada pasar, bisnis harus mengacu kepada permintaan pasar, dan kalau mau berhasil dalam kompetisi ia harus mampu melayani pasar. Pasar birokrasi adalah seluruh masyarakat, yang dilayani oleh birokrasi bukannya pejabat pemerintahan atau pimpinan birokrasi itu sendiri, tetapi rakyat”.
Tahun 2014, indeks daya saing Indonesia mengalami loncatan yang baik atau 12 peringat pada tahun 2013. Data yang dilansir World Economic Forum (WEF) dalam  The Global Competitiveness Report 2013-2014, Indonesia menempati  peringkat 38 dari 148 Negara, sedang pada 2012-2013 Indonesia menempati posisi 50. Meski berhasil naik 12 peringkat dari tahun sebelumnya, Indonesia tentu tak bisa berbangga diri. Pasalnya, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia masih menempati peringkat kelima. Empat negara yang berada  di atas Indonesia ditempati oleh Singapura (urutan 2), Malaysia (24), Brunei Darussalam (26) dan Thailand (37). Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan selanjutnya untuk memperbaiki kinerja beberapa indikator, terutama yang terkait kelembagaan, yakni kasus suap, korupsi, kejahatan, dan terorisme. Penerapan birokrasi yang maksimal dan bersahabat dapat berimbas ke beberapa sektor kehidupan. Salah satunya yaitu dapat meningkatkan iklim usaha atau bisnis di Indonesia, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.
Diharapkan pemerintahan yang akan datang mampu memanfaatkan potensi yang ada di lapangan saat ini. Momen ini sangat menentukan arah dan perkembangan perekonomian Indonesia ke depannya dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yang akan diterapkan satu tahun kemudian. Pemerintah harus menyadari kalau negara hanya memiliki waktu yang tidak lama lagi untuk mengejarnya.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pemerintahan yang probisnis. Pertama, penerapan sistem birokrasi pemerintahan yang baik dan terlaksana dengan bersih dan bersahabat. Artinya, birokrasi yang bersahabat yaitu tidak terus mempersulit para pelaku bisnis dalam menjalankan usahnya. Kedua, hal yang mungkin dilakukan ke depannya yaitu dengan memberikan reward atau penghargaan kepada para investor berupa kemudahan dalam berinvestasi dan berbisnis di Indonesia. Ketiga, kebijakan pajak dari pemerintah terhadap para pelaku bisnis harus dibuat menarik dengan memperkecil bunga bank, serta pengurusan izin yang cepat. Bunga bank saat ini masih sangat tinggi, antara 12% sampai 15% per tahun. Apalagi ditambah dengan naiknya beberapa produk kebutuhan di pasaran. Keempat, pemerintah harus secara optimal mengembangkan para pengusaha nasional untuk bisa bersaing. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya membuat kebijakan berupa undang-undang tentang perdagangan yang dapat melindungi pengusaha kita dalam menghadapi persaingan global. Kelima, pemerintah harus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di setiap wilayah Indonesia, sehingga dapat membuka akses bagi masuknya investasi bernilai tambah ke daerah itu.
Semoga saja presiden yang telah dilantik dapat menjadi pemimpin yang amanah dan dapat mengubah wajah Indonesia terutama dalam bidang perekonomian menjadi lebih positif dan mampu bersaing dengan negara lain di dunia.. Selain itu, pemimpin yang baru nantinya tak hanya mengobral janji belaka, tetapi pemimpin yang memiliki karakter dan mampu mengakar kuat dari bawah. Melawan arus kemapanan dan bisa membangkitkan Indonesia menuju arah perubahan. (*)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →