Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

Belum Genap 20 Hari, Diperpanjang Lagi



Reporter:    /  @ 02:53:40  /  24 Oktober 2014

    Print       Email

KUDUS – Masa penahanan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan logistik bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus tahun 2012, diperpanjang. Disebut untuk mempercepat proses pelimpahan kasus.

Ketiga tersangka yang diperpanjang masa penahanannya itu adalah mantan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kudus Sudiarso, mantan Ketua Panitia Pengadaan Barang Sugiyanto, dan Bendahara (non-APBD) BPBD Kudus Nur Kasiyan. 

Meski belum genap 20 hari masa penahanan pertama terhadap ketiga tersangka, namun Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kudus Amran Lakoni menyatakan telah menekan surat yang isinya perpanjangan masa tahanan ketiganya. ”SK (surat keputusan, red) sudah saya teken (tanda tangan, red). Diperpanjang masa tahanannya,” katanya saat ditemui di kantornya, kemarin (23/10).

Proses penahanan ketiga tersangka tersebut, dilaksanakan pada Selasa (7/10) lalu. Jika dihitung, harusnya masa penahanan pertama 20 hari yang dilakukan Kejari Kudus, baru berakhir pada Minggu (26/10) mendatang. Namun, Kejari telah memutuskan untuk memperpanjang masa penahanan itu, selama 40 hari ke depan.

Amran mengatakan, keputusan untuk memperpanjang masa penahanan ini, dilakukan supaya kasus ini cepat diselesaikan. Sehingga akan bisa cepat dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. ”Kita kan, maunya cepat ya. Langsung kita limpahkan. Makanya kita perpanjang penahanannya,” paparnya.

Upaya mempercepat kasusnya untuk bisa dilimpahkan, salah satunya adalah dengan memanggil kembali 5 orang tersangka atas kasus tersebut, yang sebelumnya sudah ditahan. Selain ketiga tersangka di atas, turut dipanggil juga dua lainnya. Yakni mantan Ketua Pengawas Pengadaan Barang Rudhi Maryanto dan rekanan pemenang proyek Muslimin. Mereka datang ke kantor Kejari Kudus untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

”Ya, mereka kita panggil lagi. Kita periksa mereka sebagai tersangka. Untuk melengkapi berkas pemeriksaan yang sudah ada sebelumnya. Itu saja, sih. Tidak ada agenda lainnya,” kata Amran kemudian.

Namun upaya Kejari untuk bisa segera menuntaskan kasus ini, masih terganjal pada hasil penghitungan kerugian negara, yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Di mana sampai saat ini, hal itu belum selesai dilakukan.

”Kalau soal penghitungan BPKP, itu masih berjalan. Sudah mencapai 90 persen. Tinggal sedikit lagi selesai. Jadi, tidak ada masalah. Kita tinggal nunggu itu saja. Semoga secepatnya, ya,” ujarnya.

Terkait dengan upaya yang dilakukan penasehat hukum salah satu tersangka untuk mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan, Amran mengakui jika sampai saat ini pihaknya belum menyetujui permohonan tersebut. ”Belum kita setujui permohonannya. Alasan kita kan, ya di KUHP,” katanya.

Salah satu tersangka yang mengajukan surat penangguhan penahanan adalah Sugiyanto. Alasan yang diberikan karena kondisi kesehatannya, yang membutuhkan penanganan lebih baik. Sebagaimana diketahui, Sugiyanto memang menderita penyakit diabetes. Bahkan, yang bersangkutan harus melakukan suntik insulin rutin setiap saatnya.

Namun Amran mengatakan jika hingga kemarin belum ada alasan kuat yang bisa membuatnya mengabulkan permohonan penangguhan penahanan itu. Apalagi, tersangka juga terlihat sehat ketika mendatangi kejaksaan kemarin, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

”Sejauh yang kita lihat, masih sehat orangnya. Kalau kemudian nanti sakit, pastinya kita akan berikan pelayanan yang maksimal. Itu sudah prosedur resmi kita. Namun, sampai saat ini, kami masih harus berkonsentrasi untuk menyelesaikan berkas. Sehingga soal penangguhan penahanan, belum kita kabulkan,” imbuhnya. (Merie)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →