Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

Hanya 3 Tanda Tangan di Kasus Tamzil



Reporter:    /  @ 02:51:49  /  24 Oktober 2014

    Print       Email

Mantan Bupati Kudus HM Tamzil saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarpras pendidikan. (KORAN MURIA)

KUDUS – Jaksa penuntut umum (JPU) pada kasus dugaan korupsi sarana dan prasarana pendidikan yang melibatkan mantan Bupati Kudus HM Tamzil, mengindikasikan jika kasus ini adalah murni inisiatif mantan bupati tersebut. Hal itu juga sejalan dengan keterangan saksi pelapor Kunarto, yang menyebut hanya tiga orang yang patut bertanggung jawab dalam kasus ini.

Menurut Kunarto, ketiga orang yang harus bertanggung jawab dalam kasus tersebut, adalah mantan Bupati Kudus HM Tamzil, mantan Kepala Dinas Pendidikan Ruslin, dan Direktur CV Gani & Son Abdulgani Aup. Ini sesuai dengan bukti yang dimiliki pihaknya.

”Karena ketiga orang itulah yang tanda tangan di atas surat perjanjian kerja sama tersebut. Tidak ada yang lain. Semuanya dilakukan oleh tiga orang tersebut,” jelasnya.

Keyakinan Kunarto itu, dikarena dirinya memiliki bukti hitam di atas putih, terkait surat perjanjian tersebut. Di sanalah, yang kemudian tanda tangan pengadaan sarpras pendidikan adalah ketiga orang tersebut. ”Ada buktinya. Tiga-tiganya tanda tangan. Dan itu bisa mengindikasikan jika ketiganya yang tanggung jawab,” katanya.

Disinggung mengenai orang-orang di sekitar lingkungan Dinas Pendidikan kala itu apakah turut bertanggung jawab atau tidak, Kunarto mengatakan kecil kemungkinannya mereka akan turut mempertanggungjawabkan hal itu. ”Kalau yang lainnya, saya pikir kok tidak akan ikut terseret dalam kasus ini, ya. Karena yang tanda tangan hanya tiga orang itu saja,” ujarnya.

Beberapa nama pejabat aktif lain yang sering disebut-sebut dalam kasus Tamzil ini adalah Wakil Bupati (Wabup) Kudus H Abdul Hamid yang saat itu menjabat sebagai kepala Sub Dinas (Kasubdin) Pendidikan Menengah (Dikmen). 

Ada juga nama Sekretaris Daerah (Sekda) Noor Yasin yang pada saat pengadaan sarpras tersebut, menjabat sebagai kasubdin Sarpras Pendidikan. Terakhir adalah nama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kudus Sudjatmiko, di mana saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai kasi Kurikulum Dikmen.

Justru yang kemudian disorot tajam Kunarto adalah proses penyelidikan terhadap para anggota dewan, yang dulu meloloskan perjanjian kerja sama tersebut. ”Kenapa mereka kemudian tidak ada yang diperiksa terkait kasus ini. Padahal mereka yang meloloskan anggarannya. Harusnya kejaksaan juga turut menyelidiki mereka. Jangan hanya sepihak saja dari sisi eksekutif,” paparnya.

Dua komisi yang ditunjuk Kunarto sebagai komisi yang ikut bertanggung jawab dalam kasus ini, adalah Komisi A dan Komisi E DPRD Kudus kala itu. Merekalah yang kemudian meloloskan anggaran untuk pengadaan sarpras pendidikan senilai Rp 21,9 miliar tersebut. Padahal, sebagaimana dakwaan JPU dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Semarang, disebutkan jika proyek ternyata sudah dilaksanakan terlebih dahulu. Namun, anggarannya baru dianggarkan belakangan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kudus Amran Lakoni mengatakan, ada tidaknya pelaku baru dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 2,8 miliar tersebut, masih harus melihat fakta-fakta di persidangan. ”Ini kan, baru masuk pada tahapan pembacaan surat dakwaan. Nanti kalau sudah masuk materi pemeriksaan, baik itu kepada saksi maupun terdakwa, akan kita lihat sejauhmana perkembangannya,” terangnya saat ditemui di kantornya, kemarin (23/10).

Amran mengatakan, apa yang kemudian tersaji di pemeriksaan pada persidangan, bisa saja kemudian dikembangkan menjadi tahapan pemeriksaan baru. Karena semua hal masih bisa saja terjadi. ”Tidak menutup kemungkinan, kita bisa dapat bahan yang baru dari sana. Tapi memang harus menunggu sampai pemeriksaan nanti,” imbuhnya. (Merie)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →