Loading...
You are here:  Home  >  Hukum & Kriminal  >  Artikel ini

Berawal dari Pameran di Jakarta



Reporter:    /  @ 03:05:56  /  23 Oktober 2014

    Print       Email

SEMARANG – Mantan Bupati Kudus HM Tamzil menjalani sidang kedua kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (22/10). Ternyata proyek ini murni digagas oleh yang bersangkutan.

Hal itu disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) kasus tersebut, dalam sidang yang berisikan pembacaan surat dakwaan. Menurut JPU Enria, kasus ini berawal saat terdakwa Tamzil berniat membeli sarana pendidikan bagi siswa di Kabupaten Kudus.

Saat itu, tepatnya tahun 2003, Tamzil mengunjungi sebuah pameran di Jakarta. Di sana, dia bertemu dengan Direktur CV Gani & Son Abdulgani Aup, yang kemudian menawarkan produknya. ”Keduanya kemudian sepakat melakukan kerja sama dalam hal pengadaan sarpras pendidikan,” jelasnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Antonius Widijantono, didampingi hakim anggota Hastopo dan Robert Pasaribu.

Kesepakatan kerja sama itu, dilakukan dengan sistem pembayaran diangsur. Awal tahun 2004, Abdulgani Aup mengajukan penawaran biaya sebesar Rp 21,9 miliar. Yakni untuk empat paket. Pertama adalah paket tingkat sekolah dasar (SD) sebanyak 612 paket senilai Rp 6,7 miliar, kemudian SMP 16 paket senilai Rp 6,8 miliar, SMA 16 paket senilai Rp 6,4 miliar, dan SMK senilai Rp 1,5 miliar.

”Penawaran pertama gagal, dan disusul penawaran kedua senilai Rp 22,9 miliar. Terdakwa Tamzil kemudian mengajukan persetujuan ke DPRD Kabupaten Kudus dan disetujui. Atas hal itu, lalu dibuat perjanjian dengan kontrak sebesar Rp 21,8 miliar,” kata jaksa.

Pembayaran atas proyek ini, akan dibebankan pada APBD Perubahan tahun 2004/2005. Termasuk melakukan pembayaran secara bertahap. Yakni tahap pertama Rp 4 miliar dan tahap kedua Rp 17,8 miliar. Atas pengadaan itu, ditunjuk mantan Kepala Dinas Pendidikan Ruslin selaku pengguna anggaran. 

Kebijakan kontrak tersebut, menurut terdakwa sudah didasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) Pemerintah Daerah dan hasil kajian tim. Namun menurut jaksa, diketahui bahwa kebijakan itu diduga melanggar ketentuan Keppres Nomor 7/1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur.

”Kerja sama hanya bisa dilakukan di bidang pembangkitan, transmisi atau perindustrian, transmisi gas alam, pengolahan minyak dan gas, dan pengadaan sarana pendukung pelayanan angkutan. Kebijakan pengadaan sarpras oleh terdakwa, tidak seharusnya dilakukan dalam bentuk kerja sama. Melainkan berpedoman pada Keppres Nomor 80/2003,” kata jaksa.

Proses itulah yang kemudian membuat terdakwa Tamzil dinilai telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,8 miliar. Bupati Kudus periode 2003-2008 itu, telah melawan hukum dengan melakukan korupsi. Yakni melanggar dakwaan primer, pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaiman diubah UU Nomor 20/ 2001 jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Dan subsidair melanggar pasal 3 jo pasal 10 undang-undang yang sama.

”Terdakwa bersama Ruslin, selaku kepala Dinas Pedidikan Kabupaten Kudus dan Abdul Gani Aup, direktur CV Gani dan Son, didakwa korupsi bersama-sama,” kata Enria. (Merie)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →