Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

KMKB Soroti Anggaran Dipecah untuk PL



Reporter:    /  @ 03:00:38  /  23 Oktober 2014

    Print       Email

KUDUS – Pelaksanaan proyek di Kabupaten Kudus yang dilakukan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dinilai tidak transparan. Apalagi kemudian, banyak anggaran yang dipecah-pecah dalam pelaksanaannya, agar bisa dilaksanakan dengan penunjukan langsung (PL).

Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB) mensinyalir bahwa ada kurang lebih 1.700 paket kegiatan, yang kemudian anggarannya dipecah-pecah. ”Tujuannya jelas, supaya dapat diambil kebijakan dengan cara pengadaan langsung (PL). Ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan proyeknya sudah terkondisikan,” terang Ketua KMKB Sururi Mujib, kemarin (22/10).

Bahkan, menurut Sururi, ketika KMKB meminta data kegiatan kepada 17 SKPD pada tanggal 8 September 2014 lalu, banyak yang kemudian ketakutan dan tidak memberikan data yang diminta. ”Ini membuktikan, atau setidaknya membenarkan dugaan kami, bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Bahkan ada ketidakjujuran dalam hal ini,” katanya.

Sururi mengatakan KMKB menduga ada banyak indikasi kerugian negara atau daerah, yang secara terstruktur dan sistematik dalam menyusun anggaran pada RAPBD 2014. Misalnya saja yang ditemukan pihaknya, adalah pengadaan perlengkapan gedung kantor di setiap kecamatan.

Pada proyek itu, keluarannya adalah sama. Yakni satu unit gebyok, ditambah lemari arsip, filling kabinet, dan lainnya. Padahal, pengadaan itu tidak mencerminkan nilai manfaat. ”Baik kelancaran tugas aparatur maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini kita patut duga adalah bagian dari cerminan penyelewengan anggaran secara sistematik dan terstruktur tadi,” paparnya.

Seharusnya, dalam merencanakan program kegiatan yang bermuara pada anggaran, harus benar-benar cermat, teliti, dan dengan skala prioritas yang mempunya manfaat. Baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, maupun kinerja aparatur pemerintah.

”Di samping itu, kami minta bupati Kudus untuk tidak menutup-nutupi data program kegiatan yang diminta masyarakat. Ini sebagai upaya partisipasi masyarakat, ikut mengawasi dan mendorong terjadinya akselerasi reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegasnya.

KMKB juga meminta bupati Kudus agar memerintakan SKPD untuk memberikan data program kegiatan yang ada di lingkungannya, yang menggunakan uang negara. ”Jangan sampai menunggu adanya aduan masyarakat ke Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah dan menunggu perintah KIP,” imbuhnya. (Faisol Hadi / Merie)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →