Loading...
You are here:  Home  >  Seni & Budaya  >  Artikel ini

Butuh PerdaTentang Desa



Reporter:    /  @ 02:39:10  /  23 Oktober 2014

    Print       Email

Sejumlah kepala desa hasil Pilkades 2013 lalu, saat dilantik di pendapa kabupaten. DPRD Blora meminta eksekutif, agar membuat perda tentang desa. (KORAN MURIA)

BLORA – Kabupaten Blora butuh adanya peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang desa. Hal itu sebagai penjabaran dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang sudah disahkan dan mulai diberlakukan. Sehingga, DPRD Blora menilai perlu segera dibuat perda yang mengatur tentang desa. 

Ketua DPRD Blora Bambang Susilo mengatakan di dalam perda tersebut, tidak hanya mengatur tentang sumber dan pengelolaan keuangan desa saja. Tetapi, perda desa itu juga mengatur tentang tata cara pemilihan kepala desa (pilkades). 

”Atas nama demokrasi, pilkades harus tetap dilakukan, meski kadang hanya ada satu calon kades atau calon tunggal. Dalam pemilihan itu, calon kades tunggal disaingkan dengan kotak kosong,” kata Bambang, Rabu (22/10).

Menurutnya, persaingan antara calon tunggal dengan kotak kosong dinilai menghamburkan pendanaan. Jika dalam pilkades hanya ada calon tunggal, sebaiknya calon tunggal tersebut langsung ditetapkan menjadi kades terpilih. 

”Memang, usulan tersebut pasti menimbulkan polemik di masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya perda tentang desa bisa mengatur soal itu,” jelas Bambang.

Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah ditindaklanjuti dengan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Serta, PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. 

Sementara, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Blora Winarno menambahkan, pihaknya saat ini sedang fokus pada sosialiasi UU Desa tersebut. Dia juga sependapat, perlu adanya perda sebagai tindak lanjut dari UU Desa tersebut. 

”Kami fokus dulu pada sosialisasi UU Desa. Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dari Kemendagri, tentang tindak lanjut dari UU tersebut,” ujarnya. (Aries Budi)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →