Loading...
You are here:  Home  >  Sosial  >  Artikel ini

Kementerian Kependudukan, Pentingkah?



Reporter:    /  @ 02:23:20  /  23 Oktober 2014

    Print       Email

Oleh : Gunoto Saparie

Fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Tengah

 

Rencana pembentukan Kementerian Kependudukan oleh Presiden Joko Widodo sungguh sangat strategis. Betapa tidak? Hal itu akan membantu pemerintah dalam memecahkan banyak persoalan yang terkait dengan masalah kependudukan, terutama terkait bonus demografi yang diperoleh Indonesia sejak tahun 1990-an, yakni ketika program keluarga berencana (KB) berhasil menekan angka kelahiran dan kematian yang tinggi.

 

Selama ini data kependudukan yang ada masih memang memiliki sejumlah kelemahan, antara lain ihwal ketepatan waktu (timelines) serta ketersediaan data individu yang lengkap dan mutakhir. Akibatnya, perencanaan kebijakan acap kali tak maksimal. Pelaksanaan pembangunan juga tidak efisien dan efektif, serta banyak program pemerintah yang meleset dari sasaran. Kisruh daftar pemilih tetap (DPT) yang selalu berulang menjelang pemilihan umum, dan kebocoran (salah sasaran) yang terjadi pada program bantuan langsung tunai (BLT), adalah buktinya.

 Salah satu sumbu persoalannya kemungkinan besar adalah tidak adanya satu instansi khusus yang benar-benar berfokus mengurusi data kependudukan. Sampai sekarang data kependudukan tersebar dan ditangani oleh banyak instansi, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Carut-marutnya pelaksanaan registrasi penduduk pun mencerminkan terabaikannya data kependudukan. Fakta di lapangan menunjukkan, pelaksanaan registrasi penduduk yang semestinya mencatat tiap kejadian yang dialami penduduk (lahir, mati, dan pindah) secara real time kurang mendapat perhatian.

Jumlah penduduk Indonesia akan bertambah sekitar 15,9 juta jiwa, dari 252,2 juta jiwa pada 2014 menjadi 268,1 juta jiwa pada 2019 dengan pertumbuhan penduduk 1,23 persen per tahun. Laju pertumbuhan penduduk negeri ini telah sampai pada titik amat mengkhawatirkan. Jika laju pertambahan penduduk yang rata-rata 3,5 juta–4 juta per tahun tidak segera ditekan, diprediksi pada 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 450 juta jiwa. Dengan asumsi populasi bumi 9 miliar jiwa pada saat itu, berarti 1 dari 20 penduduk dunia adalah orang Indonesia. 

Jauh panggang dari api

Upaya menekan laju pertumbuhan penduduk dari 1,49 persen menuju angka ideal, 0,5 persen, masih jauh panggang dari api. Lebih-lebih lagi, hasil survei BKKBN menunjukkan umumnya pasangan usia subur menginginkan anak lebih dari tiga. Jumlah penduduk 450 juta jiwa merupakan titik kritis menuju ke eksplosif atau ledakan penduduk. Tidak bisa dibayangkan apabila negeri tercinta akan mengalami peristiwa dahsyat, baby boom (ledakan penduduk) jilid ke-2. Indonesia bukan tidak mungkin akan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar peringkat ke-3 di dunia, namun bila bicara kualitas, tentu sepakat kita akan geleng kepala. Kalau ledakan penduduk kedua terjadi, yang menanti di depan sudah jelas, kemunduran total bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam kondisi sekarang, pertumbuhan penduduk yang besar sungguh tidak menguntungkan. Secara nyata, jumlah penduduk miskin makin bertambah. Pertambahan itu bisa terjadi karena lapangan kerja sudah tidak ada akibat belum pulihnya kehidupan ekonomi. Banyak orang tidak mendapatkan penghasilan lagi. Keluarga miskin itu akan melahirkan anak miskin pula.

Meskipun belum ada data yang definitif, laju pertumbuhan penduduk sejak era reformasi berkembang menjadi tidak terkendali, ditandai dengan mandeknya program KB yang dicanangkan pada zaman Orde Baru. Menarik sekali hasil studi Pusat Kajian Ekonomi dan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  mengenai pelaksanaan program KB di Jakarta. Kajian itu membuktikan bahwa jika pemerintah daerah melaksanakan program KB akan banyak biaya yang dihemat dibandingkan tanpa program KB. Karena itu, diperlukan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk ikut membantu mengendalikan pertumbuhan penduduk ini.

Tiongkok, yang perekonomiannya tumbuh sangat pesat, tetap khawatir dengan pertumbuhan penduduknya dan menjanjikan hadiah kepada keluarga yang hanya memiliki satu anak. Kita pun mestinya khawatir dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. Cara mengatasinya tentu saja dengan menggalakkan kembali program KB.

Egoisme ekonomi beradab

Dengan program KB, egoisme ekonomi dan egoisme manusia yang lebih beradab dapat diwujudkan dan dikendalikan secara nyata. Egoisme manusia, yang merasa mampu dan kaya sehingga “besaran keluarga” relatif dikesampingkan, merupakan bentuk-bentuk egoisme baru di zaman modern. Konsep seperti ini harus dihilangkan karena distribusi dari potensi bumi lebih layak dinikmati secara relatif merata. Mari kita bagi rata sinar matahari. Gaya hidup “merampas” hak orang lain dengan pola keluarga besar hendaknya mulai dihindari. Kearifan hidup di bumi melalui pola kebersamaan adalah pola hidup manusia yang beradab dan mempertahankan eksistensi lingkungan serta bumi.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi di negara-negara miskin juga telah menciptakan–meminjam istilah Geertz (1960)–the agricultural involution, yakni penyempitan lahan pertanian karena jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga mereka harus berbagai lahan. Proses demikian itu melahirkan the shared poverty, kemiskinan yang terbagi di antara keluarga-keluarga miskin tersebut. Jumlah penduduk terus melonjak secara tak terkendali, sementara lahan-lahan produktif terus menyusut, bukan saja karena pertambahan populasi, tapi juga kerusakan lingkungan. 

Ledakan jumlah penduduk akan berdampak luas terhadap penyediaan anggaran dan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta ketersediaan pangan. Ledakan jumlah penduduk ini pun akan berdampak terhadap pemenuhan gizi bayi serta meningkatnya angka pengangguran. Dalam 20 tahun ke depan, 1,1 miliar orang lagi akan tinggal di kota-kota Asia dibandingkan saat ini. Banyak kota Asia yang tumbuh secara alami, meski tanpa migrasi. Namun, bersamaan dengan pertumbuhan alami dan migrasi itu, urbanisasi meledak. Kota-kota di Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam akan hampir berlipat dua besarnya dalam waktu 20 tahun mendatang (Michael Backman, Asia Future Shock, 2008).

Masalah kependudukan sudah tidak bisa lagi dianggap remeh. Persoalan kependudukan memang bukan persoalan mudah. Bila salah dalam mengantisipasi, akan menimbulkan akibat simultan, baik aspek politik maupun sosial-ekonomi. Untuk itu, pemerintahan Jokowi di masa mendatang dituntut untuk melakukan pembangunan dengan wawasan aspek kependudukan sebagai sub dari inti konsep pembangunan berkelanjutan. Dengan hasil proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 ini, tentunya dapat diambil tindakan, solusi, dan program terkait dengan masalah laju pertumbuhan penduduk.

Tidak perlu malu

Kita tidak perlu ragu dan malu untuk belajar dan mengulang kisah sukses pemerintahan Orde Baru dalam program KB. Kalau perlu, lakukan saja dengan cara yang sama dengan program yang sesuai dengan situasi yang ada saat ini. Sosialisasi program KB perlu ditingkatkan kembali sehingga masyarakat memahami pentingnya program ini. Program KB tak akan bisa berjalan jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah. Karena itu, selain membentuk tim pelaksana program KB di masing-masing kabupaten/kota, pemerintah daerah diharapkan bisa memberi dukungan dana bagi pelaksanaan program KB.

Jumlah penduduk yang banyak memang tidak selalu memberikan dampak buruk, bahkan bisa menguntungkan karena dapat menjadi modal pembangunan, memperbesar skala ekonomi, dan meningkatkan permintaan atau kebutuhan. Tetapi, dalam kasus Indonesia, jumlah penduduk yang besar menjadi tidak menguntungkan karena dari segi kualitasnya tergolong rendah. 

Menurut laporan UNDP (Program Pembangunan PBB) tahun 2011, Indonesia berada dalam kategori menengah dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM atau HDI), peringkat 124 dari 187 negara dengan nilai IPM 0,617. Negara-negara di Asia Tenggara menempati peringkat yang lebih baik; Singapura (26), Brunei Darussalam (33), Malaysia (61), Thailand (103), dan Filipina (112).

Jika Indonesia dapat mempertinggi kualitas penduduknya lewat peningkatan kesempatan pendidikan serta perbaikan kesehatan, kemampuan dan produktivitasnya dapat meningkat.

Jumlah penduduk yang besar dengan persebaran yang tidak merata, juga telah berdampak pada rata-rata lamanya seseorang bersekolah di Indonesia yang hanya 5,8 tahun. Kenaikan jumlah penduduk yang tidak terkendali jelas akan menambah beban anggaran pendidikan, yang berpengaruh pada terkendalanya upaya pengembangan sumber daya manusia berkualitas yang meliputi karakter kuat, sehat, memiliki etos kerja, dan mandiri.

Indonesia merupakan negara yang pada tahun-tahun mendatang, berpuncak pada 2020-2035, akan menikmati bonus demografi — peluang yang dinikmati suatu negara sebagai akibat besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) sebagai akibat perubahan struktur umur yang dihasilkan dari pelaksanaan program keluarga berencana yang dimulai tahun 1970.

Tahun 2020-2035 ketika jumlah penduduk produktif lebih besar dibanding penduduk yang tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), Indonesia akan memperoleh kesempatan mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang berasal dari jumlah penduduk produktifnya yang besar.

Beban penduduk produktif yang semula harus menanggung investasi sumber daya manusia dan membiayai penduduk lansia, dapat dialihkan pada kegiatan produktif, seperti pembuatan investasi-investasi tambahan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Sanggupkah kita? (*)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →