Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

Dispertan Dibidik Tim Tipikor



Reporter:    /  @ 03:59:27  /  22 Oktober 2014

    Print       Email

KUDUS – Satu persatu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mulai berhadapan dengan penegak hukum. Setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus yang tertimpa sejumlah kasus dugaan korupsi, kini giliran Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kudus yang dibidik Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kudus.

Pekan lalu, Unit Tipikor Satreskrim Polres Kudus telah mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) di dinas tersebut. Dugaan kasusnya adalah terkait dengan dugaan penyelewengan bantuan sosial pada program produktivitas dan optimasi lahan yang dilaksanakan dinas tersebut.

Kapolres Kudus AKBP Bambang Murdoko didampingi Kasat Reskrim AKP Sulkhan mengatakan jika memang benar kalau pihaknya sedang menyelidiki kasus tersebut saat ini. Hanya saja, dirinya belum bersedia menjelaskan lebih lanjut terkait dengan detail kasus yang tengah diselidiki itu.

”Sampai saat ini, kami masih melakukan penyelidikan. Masih banyak yang harus dikaji terlebih dahulu,” katanya saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, di sela-sela kunjungan ke Polsek Mejobo, kemarin (21/10).

Sulkhan juga mengatakan jika sampai saat ini, pihaknya belum menetapkan tersangka pada kasus tersebut. Sekali lagi ditegaskannya bahwa kasus ini masih dalam kajian yang mendalam dari pihaknya. ”Nanti dululah. Kita tunggu saja,” jelasnya.

Hanya saja, dikatakan Sulkhan, jika nanti semua bahan sudah siap, maka pihaknya akan menyampaikan penjelasan secara rinci kepada media. Sekarang ini, dia meminta supaya dibiarkan untuk bekerja terlebih dahulu dalam menyelidiki kasus ini. ”Yang jelas, pekan depan kami targetkan kasus ini sudah bisa mencapai titik terang. Kami tetap berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini,” tegasnya.

Dikatakan Sulkhan, pihaknya memang harus memperkuat bukti dan petunjuk terkait dengan kasus ini. Apabila bukti yang dimiliki dinilai cukup kuat,  tentunya tahapan saat ini bisa ditingkatkan ke tahap berikutnya.

Terkait dengan SPDP atas kasus dugaan korupsi pada Dinas Pertanian tersebut, Sulkhan mengakui sudah menandatanganinya. ”Dan sudah kami sampaikan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus serta Pengadilan Negeri Kudus,” paparnya.

Namun, kasus ini rupanya memang sudah diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Budi Santoso. Dia bahkan mengungkapkan jika dirinya beberapa waktu lalu, memang pernah dimintai keterangan, dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat tersebut. 

”Saya memang pernah diperiksa di Polres. Itu sudah sangat lama sekali. Dan baru satu kali saya diperiksa,” terangnya kepada Koran Muria, di kantornya kemarin (21/10).

Hanya saja, Budi menegaskan jika pihaknya tidak bersalah dalam hal ini. Terutama sekali karena dari hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), tidak ditemukan adanya penyelewengan dalam kasus tersebut. ”Jadi, kami yakin tidak bersalah,” katanya.

Namun, Budi mengakui jika ada kesalahan prosedur dalam hal memolih kelompok tani penerima bantuan. Karena yang mengajukan proposal sebanyak 11 kelompok, namun yang diberikan bantuan hanya lima kelompok saja.

Selain itu, perencanaan awal yang seharusnya sebagian dana yang ada digunakan untuk pengadaan mol, ternyata dibelikan peralatan dan bahan untuk proses pembuatan mol.  (Faisol Hadi / Merie)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →