Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

Soal Proyek, Bina Marga Paling Terbuka



Reporter:    /  @ 01:49:31  /  22 Oktober 2014

    Print       Email

KUDUS – Keterbukaan informasi yang diharapkan masyarakat bisa didapat dari lembaga pemerintah, tampaknya memang masih jauh dari harapan. Apalagi jika hal tersebut mengenai kegiatan proyek tertentu di sebuah daerah.

Inilah yang disayangkan Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB), yang ternyata mengalami kendala saat berusaha mencari informasi mengenai berbagai proyek yang dilaksanakan di Kabupaten Kudus.

Sekretaris KMKB Slamet ”Mamik” Machmudi mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat permohonan data pelaksanaan proyek 2014 kepada 17 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Kudus. 

”Namun hingga satu bulan berlalu sejak permintaan tersebut kami layangkan, hanya Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM (BMPESDM) yang berani memberikan data pelaksanaan proyek 2014,” terangnya, kemarin (22/10).

Dalam upaya mendapatkan data proyek, menurut Mamik, KMKB juga memintanya kepada Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) di Dinas Perhubungan Komunikasi  dan Informasi (Dishubkominfo) Kudus. Namun tidak mendapatkan hasil. 

Sikap tidak terbukanya SKPD atau keengganan mereka untuk memberikan data tersebut, menurut Mamik, membuat pihaknya menduga adanya konspirasi tertentu. ”Terutama untuk mengamankan kepentingan pihak-pihak tertentu,” katanya.

KMKB sendiri, sebagaimana dikatakan Mamik, berencana mengadukan ke Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah, terkait persoalan tersebut. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di sana sudah dijelaskan adanya jaminan bahwa warga negara berhak memperoleh informasi, terkait kegiatan yang dibiayai oleh anggaran rakyat.

Mamik menilai bahwa penyelenggaraan proyek publik di Kudus, tergolong tertutup. ”Meskipun telah dilakukan secara online melalui internet, namun tidak menjamin bebas dari pengkondisian. Kami menemukan ada proyek yang dimenangkan oleh oknum rekanan, dengan penawaran yang lebih tinggi dibanding rekanan yang lain,” katanya.

Ditambahkan Mamik, sejauh ini KMKB mendapatkan banyak pelaksanaan proyek publik yang tidak sesuai dengan kualifikasi. Terutama proyek yang diselenggarakan tanpa melalui tender. ”Dengan kualitas yang rendah, dipastikan kurang dari satu tahun infrastruktur yang dibangun akan rusak. Karena itu, sangat penting bagi SKPD untuk bisa terbuka mengenai berbagai macam proyek yang mereka laporkan,” imbuhnya. (Merie)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →