Loading...
You are here:  Home  >  Politik & Pemerintahan  >  Artikel ini

Dewan Blora Periode 2014-2019 Kejar Tayang



Reporter:    /  @ 01:28:41  /  22 Oktober 2014

    Print       Email

BLORA – DPRD Blora periode 2014-2019 harus bekerja ekstra keras, karena di awal masa tugasnya ada 56 rancangan peraturan daerah (ranperda) yang belum dilakukan pembahasan. Sehingga, mereka harus menyelesaikan ranperda yang menumpuk tersebut.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Blora Siswanto mengatakan pada tugas awal, dewan berhasil mengesahkan lima ranperda menjadi perda. Sebetulnya ada delapan ranperda yang dibahas, namun hanya lima ranperda yang disahkan. Sedangkan tiga ranperda lainnya belum memenuhi syarat untuk dilanjutkan pembahasan.

”Karena itu, DPRD akan bekerja keras untuk menyelesaikan tumpukan ranperda untuk dibahas menjadi perda. Hanya, dalam memilih ranperda yang akan dibahas, dewan harus bersikap selektif,” kata politisi Partai Golkar itu.

Menurut Siswanto, ada beberapa ranperda yang sudah sesuai syarat dan butuh pembenahan lagi. Sebab, ranperda tersebut sudah diajukan tahun lalu, sehingga tidak sesuai dengan kondisi yang sekarang. ”Kita akan pilih ranperda yang mendesak, untuk dibahas dan sangat dibutuhkan,” imbuhnya.

Dia menyatakan salah satu contoh ranperda yang mendesak dilakukan pembahasan dan disahkan adalah ranperda tentang galian C. Ranperda tersebut menjadi target utama untuk diselesaikan. 

”Minimal, pada 2015 nanti ada 10 perda yang harus disahkan. Itu diluar perda soal APBD termasuk perubahannya,” ujar anggota dewan dari Kecamatan Ngawen itu.

Untuk membahas ranperda menjadi perda, lanjut Siswanto, pihaknya akan mengudang masyarakat untuk ikut terlibat. Warga akan diundang untuk dimintai pendapatnya, atas ranperda yang akan dibahas. Dengan cara itu, ranperda tersebut benar-benar mewakili keinginan rakyat dan memang sangat dibutuhkan. 

”Keterlibatan warga dalam penyusunan perda sangat dimungkinkan, karena di Balegda ada wilayah untuk melibatkan masyarakat. Bentuknya nanti bisa public hearing atau diskusi. Intinya, perda yang kami buat nanti, warga bisa merasa ikut memiliki,” tegas Siswanto. (Aries Budi)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →