Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

Dana Relokasi Korban Longsor di Dukuh Kambangan Tunggu APBDP



Reporter:    /  @ 02:59:14  /  21 Oktober 2014

    Print       Email

KUDUS – Masih belum lunasnya pembayaran tanah di lahan relokasi mandiri di Desa Menawan, Kecamatan Gebog, bagi warga yang terkena bencana longsor, coba diatasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus. Namun, anggaran untuk itu harus menunggu terlebih dahulu APBD Perubahan 2014 yang saat ini masih dibahas.

Pemkab mengalokasikan dana sebesar Rp 610 juta untuk membantu 61 kepala keluarga (KK) korban tanah longsor di Dukuh Kambangan, Desa Menawan, Kecamatan Gebog. Nantinya, masing-masing KK akan menerima Rp 10 juta, dan harus dipergunakan untuk pembelian lahan di lokasi relokasi mandiri.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), Eko Djumartono mengatakan, anggaran untuk bantuan pembelian tanah itu memang ada. Dan akan dilewatkan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kudus.

”Ini sesuai dengan proposal, ya. Penerimanya nanti adalah 61 KK. Bantuan ini adalah bantuan murni dari Pemkab Kudus. Tidak ada hubungannya dengan bantuan dari Tohir Foundation atau Bantuan Gubernur Jawa Tengah. Dan bukan sebagai bantuan pengganti dari dua bantuan di atas. Ini murni sebagai bentuk kepedulian pemkab kepada warga yang terkena bencana,” terangnya, kemarin (20/10).

Eko mengatakan, dua bantuan dari Tohir dan bangub adalah dua hal yang berbeda dengan bantuan sosial dari pemkab. Namun jika nanti bantuan dari Tohir dan bangub akhirnya bisa diperoleh kembali, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus wajib menyalurkannya kepada warga. Sebagaimana diketahui, bantuan dari Tohir Foundation dan Bangub Jateng saat ini masih berkasus hukum, karena diduga diselewengkan oleh Bendahara (non-APBD) BPBD Kudus Nor Kasihan.

Untuk membedakan antara bantuan-bantuan yang ada, Eko menegaskan jika bantuan dari pemkab tersebut, harus digunakan untuk pembelian lahan atau tanah. Sedangkan bantuan dari Tohir Foundation dan Bangub Jateng, diperuntukkan bagi pembangunan rumah. ”Jadinya biar tidak dobel bantuan. Sehingga peruntukannya harus dibedakan. Ini hanya untuk penyiasatan saja, supaya tidak terjadi dobel bantuan,” katanya.

Sebagaimana diketahui, warga relokasi mandiri di Desa Menawan, beberapa waktu lalu mendatangi Pemkab Kudus untuk menanyakan pencairan berbagai macam bantuan yang dijanjikan kepada mereka. Bantuan itu sangat diharapkan, pasalnya mereka harus segera melunasi pembayaran tanah relokasi dan biaya membangun rumah yang tidak sedikit.

Eko mengatakan, APBDP sendiri diharapkan sudah selesai dibahas dan disahkan akhir Oktober ini. Sehingga bantuan tersebut segera bisa dicairkan. Namun sebelum akhirnya nanti banuan dicairkan untuk warga, dinas terkait akan melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada penerimanya. ”Kita hanya ingin mengecek dengan tepat, siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan. Tentu saja sesuai dengan proposal yang diterima oleh pemkab. Hasilnya itu yang akan menentukan siapa penerima bantuannya,” paparnya.

Eko menjelaskan, untuk mengantisipasi agar bantuan segera diterima, maka warga diminta untuk mempersiapkan segala bentuk persyaratan pencairan yang dibutuhkan. Salah satunya adalah rekening, yang akan digunakan untuk mencairkan dana. ”Supaya juga tidak kehabisan waktu, kami minta warga mempersiapkan semuanya,” katanya.

Di sisi lain, Asisten I Setda Kudus Agus Budi Satrio mengatakan, diperkirakan bantuan sudah bisa dicairkan pada November depan. Pasalnya, APBD Perubahan hingga sekarang masih dibahas. ”Karena itu masih ada waktu. Dipersiapkan saja semuanya. Semoga saja bulan depan sudah bisa cair,” imbuhnya. (Merie)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →