Loading...
You are here:  Home  >  Hukum & Kriminal  >  Artikel ini

DPRD Blora Bahas Kasus SMKN 1 Blora



Reporter:    /  @ 02:31:55  /  21 Oktober 2014

    Print       Email

BLORA – Komisi D DPRD Blora yang salah satu tugasnya membidangi pendidikan, akan membahas kasus dugaan penyimpangan anggaran di SMKN 1 Blora. Wakil Ketua Komisi D Achlif Nugroho mengatakan untuk membahas hal tersebut, pihaknya akan memanggil sejumlah pihak yang terkait. Yakni Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), kepala SMKN 1, Dewan Pendidikan, Inspektorat dan juga komite sekolah.

”Kami serius menanggapi aduan dari Dewan Pendidikan, terkait dugaan penyimpangan dana di SMKN 1 Blora. Untuk melangkah lebih lanjut dalam penanganan kasus ini, kami akan panggil pihak-pihak terkait,” kata Achlif, kemarin.

Politisi asal Kecamatan Cepu itu menyatakan, pihak-pihak yang diundang tersebut akan dimintai klarifikasinya. Menurutnya, terlepas temuan Dewan Pendidikan itu benar atau tidak, masih harus dibuktikan. 

”Kami akan menindaklanjuti semua aduan dan aspirasi warga atau kelompok. Karena, itu sesuai dengan kewenangan DPRD,” jelas dia. 

Namun demikian, ia tidak bisa memerkirakan, kebijakan apa yang akan diambil terkait dengan kasus tersebut. Karena, pihaknya baru menerima informasi dari satu pihak, yakni Dewan Pendidikan yang mengadukan kasus itu. 

Sebelumnya, Disdikpora Blora bergerak cepat dalam merespon temuan dari Dewan Pendidikan. Kepala SMKN 1 Bloraa dipanggil, untuk dimintai klarifikasinya. ”Kami sudah layangkan panggilan untuk yang bersangkutan,” ujar Kepala Disdikpora Achmad Wardoyo.

Selain itu, pihaknya juga sudah mengevaluasi rancangan kegiatan anggaran sekolah (RKAS) SMKN 1 yang diajukan. Saat ini, evaluasi masih dilakukan. ”Nanti, kalau ada anggaran yang janggal tentu kita coret,” janjinya.

Diketahui, Dewan Pendidikan Blora mengadukan SMKN 1 ke DPRD. Sebab, sejumlah anggaran yang dibuat itu ada kejanggalan. Sekretaris Dewan Pendidikan Blora Singgih Hartono menyebutkan, temuan penyimpangan anggaran sekolah itu terjadi di banyak pos anggaran. Pada RKAS 2013/2014, ditemukan anggaran yang dibuat sekolah sebesar Rp 5,5 miliar habis terserap dan hanya tersisa Rp 1 juta. Kemudian, ada anggaran Rp 17 juta untuk rapat pembuatan RKAS tahun 2014/2015. Disebutkan, rapat diikuti 18 orang, namun kenyataannya tidak. 

”RKAS tersebut, ternyata tidak dimintakan pengesahan ke Disdikpora. Padahal, ketentuannya harus ada pengesahan. Semestinya, kami juga dilibatkan dalam penyusunan RKAS,” jelas Singgih. (Aries Budi)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →