Loading...
You are here:  Home  >  Ekonomi  >  Artikel ini

Pembahasan APBD-P 2014 Rampung Akhir Bulan



Reporter:    /  @ 01:48:46  /  20 Oktober 2014

    Print       Email

BLORA – Pemkab Blora telah menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2014, Selasa (14/10) lalu. Draf tersebut diserahkan, saat digelar rapat paripurna di DPRD setempat. 

Ketua DPRD Blora Bambang Susilo mengatakan pembahasan hingga penetapan APBD-P 2014, diharapkan rampung pada akhir bulan ini. Dirinya menjamin, penetapan APBD-P 2014 selesai dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Yakni, pada 10 November mendatang.

”Kami langsung melakukan pembahasan, sehari setelah draf APBD-P 2014 itu diserahkan. Pembahasan awal dilaksanakan di setiap komisi, dengan mengundang sejumlah SKPD,” kata Bambang Susilo.

Sebelumnya, Pemkab Blora didesak segera mengajukan draf KUA-PPAS APBD-P 2014 ke DPRD setempat. Desakan itu dilontarkan Direktur Lembaga Kajian Strategis Gerak Blora Seno Margo Utomo. Menurutnya, jika tahun ini tidak ada APBD-P, maka dana bantuan yang diperuntukan bagi Blora akan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).

”Blora mendapat tambahan dana bantuan dari pemprov sebesar Rp 15,5 miliar. Dana itu masuk dalam pos belanja bantuan keuangan,” jelas mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD periode 2009-2014.

Dia mengatakan, tambahan dana bantuan itu rinciannya adalah bantuan keuangan retribusi SP3 kayu Rp 662 juta, bantuan pendidikan Rp 3,3 miliar dan bantuan khusus Rp 11,4 miliar. Selain bantuan keuangan, ada pergeseran anggaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sekitar Rp 2 miliar. 

”Kalau tidak ada APBD-P 2014, dana banprov akan jadi Silpa. Jadi, Silpa Blora bisa sekitar Rp 26 miliar hingga Rp 30 miliar,” terangnya.

Diketahui, berdasarkan ketentuan yang berlaku, APBD perubahan biasanya ditetapkan paling lama tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran, atau pada bulan Oktober. Hanya saja, dalam praktiknya, di Blora sejak beberapa tahun lalu penetapan APBD perubahan kerap melewati batas waktu tersebut. Bahkan, gubernur Jawa Tengah tetap mau menandatangi evaluasi APBD perubahan, meski penetapannya terlambat. (Aries Budi)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →