Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

Warga Menawan Resah Lunasi Tanah Relokasi



Reporter:    /  @ 03:25:24  /  18 Oktober 2014

    Print       Email

KUDUS – Keresahan sedang melanda puluhan warga yang menempati lahan relokasi di Desa Menawan, Kecamatan Gebog. Pasalnya, mereka diminta untuk melunasi uang pembelian tanah untuk relokasi, paling lambat pada November depan.

Hal itu disampaikan Ketua Paguyuban Relokasi Mandiri Pasri Shodik, yang ditemui kemarin (17/10). Menurutnya, deadline pembayaran uang pembelian tanah itu, disampaikan salah satu pemilik tanah yang ditempati warga untuk relokasi.

”Kami memang sudah di-deadline untuk segera melunasi uang pembelian lahan ini. Padahal, sejauh ini kami belum punya. Karena sebagian besar sudah habis kami gunakan untuk membangun rumah yang juga tidak sedikit habisnya,” ujarnya.

Deadline pelunasan itu sendiri, disampaikan salah satu pemilik lahan yang digunakan relokasi. Yakni Mi’an. Lahan milik Mi’an yang dipakai sebagai lahan relokasi adalah 5.251 meter persegi. Dengan jumlah yang harus dibayar adalah Rp 855 juta. ”Sedangkan yang baru kami lunasi, atau disebut sebagai uang muka adalah Rp 465 juta. Sisanya memang belum dibayarkan,” terang Shodik kemudian.

Sebagaimana diketahui, selain milik Mi’an, ada lahan lainnya juga milik Edi yang juga dipakai sebagai lahan relokasi. Lahan ini luasannya adalah 2.885 meter persegi, dengan harga jual secara keseluruhan adalah Rp 470 juta. Sedangkan yang sudah dibayar warga sebagai uang muka adalah Rp 150 juta. Ada kurang lebih 80 kepala keluarga (KK) yang menghuni lahan relokasi mandiri. Mereka adalah warga korban longsor di Dukuh Kambangan, Desa Menawan, Kecamatan Gebog. Saat ini, di lokasi sudah dibangun 8 rumah milik warga. Untuk Sabtu (18/10), akan ada 3 rumah lagi yang rencananya akan kembali dibangun.

”Beberapa kali memang pemilik lahan, Pak Mi’an menghubungi perwakilan dari warga. Meminta supaya lahannya segera dilunasi. Pokoknya November ini harus lunas. Kebingungan kami adalah, kami harus mendapatkan uang darimana lagi. Uangnya sudah habis untuk membangun rumah. Itupun hasil utang dari berbagai pihak. Masak kami harus utang lagi,” paparnya.

Janji Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus untuk turut memberi utangan kepada warga yang ikut relokasi, juga belum terealisasi. Jika ingin berutang ke lembaga keuangan, hal itu juga berat dilakukan. Pasalnya, lembaga keuangan bisanya mengharuskan ada agunan. ”Sementara kami ini sama sekali tidak memiliki apa-apa untuk diagunkan. Termasuk juga sertifikat tanah atau rumah. Makanya kami bingung sekali,” katanya.

Itu sebabnya, sebagaimana ditambahkan warga lainnya Ribowo, pihaknya pada Kamis (16/10) lalu mendatangi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus dan Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cipkataru) Kudus, untuk menanyakan sejumlah bantuan dari pemkab yang tidak kunjung datang. Misalnya saja janji memberikan bantuan untuk masing-masing KK senilai Rp 10 juta dari Tohir Foundation, yang sampai saat ini belum juga turun. Kemudian janji-janji pemkab lainnya, yang juga tidak kunjung terlaksana.

”Masalahnya memang kami sangat membutuhkan bantuan tersebut. Karena kami mendengar, banyak sekali bantuan yang akan diberikan kepada kami. Tapi sampai kini, kenapa tidak kunjung datang juga. Kami warga sudah kebingungan bagaimana caranya untuk melunasi tanah ini,” katanya.

Sementara itu, Camat Gebog Syaiful Huda mengaku belum mengetahui jika warga mendatangi Kantor BPBD Kudus untuk menanyakan kapan bantuan akan datang. ”Saya tidak tahu kalau mereka bertanya soal bantuan ke BPBD. Coba nanti saya ceknya ke lapangan, biar jelas semuanya,” jelasnya saat dihubungi. (Merie)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →