Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Jepara  >  Artikel ini

Kegaduhan Politik Dinilai Rugikan Rakyat



Reporter:    /  @ 03:15:20  /  18 Oktober 2014

    Print       Email

JEPARA – Ancaman kegaduhan politik yang akan dilakukan anggota Koalisi Merah Putih (KMP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara, mendapat sorotan dari sejumlah elemen masyarakat. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdhatul Ulama (NU) Jepara menilai, situasi politik di DPRD setempat saat ini dianggap bakal merugikan merugikan rakyat.

Koordinator Lakpesdam NU Jepara Lukman Hakim mengatakan kondisi politik di DPRD, menjadikan kendala di dalam membentuk alat kelengkapan dewan. Sehingga, alat kelengkapan dewan belum terselesaikan. Dan hal itu, berdampak pada kepentingan rakyat.

”Misalnya saja, kalau ada rakyat yang ingin mengadu ke dewan, tapi alat kelengkapan dewan belum terbentuk. Siapa yang bertugas untuk menindaklanjuti keluhan warga tersebut,” kata Lukman ketika dihubungi Koran Muria, Jumat (17/10).

Menurut Lukman, seharusnya para anggota dewan fokus menjalankan mandat dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Oleh karena itu, dia meminta anggota DPRD yang baru, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan yang dilakukan periode sebelumnya. 

”Kami menilai, kinerja DPRD sebelumnya tidak maksimal dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Hampir selama lima tahun, kami menilai masih jauh dari harapan rakyat,” jelas Lukman.

Dia menyatakan, sebagai lembaga wakil rakyat, sudah seharusnya DPRD lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan kelompok atau pribadi. Apalagi, dengan mengancam akan melakukan ”kegaduhan” politik yang kesannya meminta jatah jabatan. 

”Kalau hal ini berlarut-larut dan tidak kunjung selesai, rakyat yang jadi korbannya. Proses pembangunan akan terhambat, karena pembahasan APBD perubahan 2014 terhenti,” tegas Lukman. 

Oleh karena itu, dia meminta kepada semua anggota DPRD Jepara, bisa memberikan contoh pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. ”Di tengah citra buruk pemerintahan Marzuqi-Subroto yang terkesan ditempat, melalui kewenangan DPRD, seharusnya bisa membenahi, melalui fungsi kontrol,” tandas Lukman. (Wahyu KZ / Aries Budi)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →