Loading...
You are here:  Home  >  Sosial  >  Artikel ini

Buruh Harapkan Uang Kemahalan



Reporter:    /  @ 02:42:32  /  18 Oktober 2014

    Print       Email

PATI – Dewan Pengupahan Kabupaten Pati telah menyepakati dan mengusulkan kepada gubernur, besaran upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2015 sebesar Rp 1.176.500. Namun nilai tersebut tak memasukkan item rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Padahal pemerintah ke depan sudah hampir pasti akan memotong subsidi untuk BBM, sehingga harga akan naik. Dengan kondisi tersebut, para buruh di Pati nantinya, hanya berharap akan ada uang kemahalan atau tambahan upah, jika harga BBM benar-benar dinaikkan.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Keadilan (FSPK) Pati Ahmadi menyesalkan tak dimasukkannya rencana kenaikan harga BBM, sebagai salah satu dasar pertimbangan penentuan UMK. ”Bagaimanapun juga usulan UMK ini akan diterapkan pada tahun 2015 mendatang. Seharusnya juga perlu mempertimbangkan rencana kenaikan itu,” katanya, kemarin.

Hanya saja, karena angka tersebut telah disepakati, pihaknya berharap ke depan pemerintah dapat melakukan pengawasan. Terutama terkait pemberian uang kemahalan, jika rencana kenaikan BBM itu benar-benar dilakukan.

”Kalau perlu sebaiknya juga ada payung hukum dalam penerapan uang kemahalan tersebut. Bila tidak ada payung hukum, maka kami khawatir kebijakan tersebut tidak dijalankan dengan baik,” terangnya.

Pengawasan juga harus dilakukan secara menyeluruh terhadap semua perusahaan. Karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya, tak sedikit perusahaan yang baru menerapkan UMK pada bulan April atau Mei. Alasannya pada awal tahun perusahaan mengaku pada awal tahun mengalami penurunan pendapatan.

Besaran UMK yang disepakati sebesar Rp 1.176.500 itu, mengalami kenaikan Rp 163.473 dibandingkan UMK tahun 2014. Saat pembahasan sempat alot, karena pihak buruh juga mengajukan usulan UMK sebesar Rp 1.182.000. 

Akibat alotnya pembahasan ini, pengusulan besaran UMK ke Gubernur Jateng juga molor. Besaran UMK itu baru disepakati Senin (13/10) lalu. Padahal Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jateng memberi batas waktu sampai Jumat (10/10).

Tenggat waktu itu pun sebenarnya sudah mendapat toleransi, karena batas waktu semula yang ditetapkan untuk pengusulan UMK yakni pada 30 September 2014. Plt Kepala Disnakertransduk Jateng Wika Bintang menyatakan, sesuai jadwal UMK 2015 akan ditandatangani dan disahkan Gubernur Jateng pada 20 November mendatang.

Sementara Plh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pati Pujo Winarno mengatakan, saat ini pembahasan UMK di Pati sudah tidak ada masalah lagi. ”Kami sudah mengirimkan surat usulan UMK kepada gubernur. Saat ini kami tinggal menunggu persetujuan dari gubernur,” paparnya. (Ali Muntoha)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →