Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

Tamzil: Semua Sudah Disetujui Dewan



Reporter:    /  @ 02:52:21  /  17 Oktober 2014

    Print       Email

KUDUS – Harapan supaya mantan Bupati Kudus HM Tamzil berani membuka semua hal yang terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sarana prasarana pendidikan tahun 2004, setidaknya masih terbuka lebar. Salah satunya adalah ketika Tamzil menyebut jika proyek tersebut sudah disetujui oleh DPRD Kabupaten Kudus.

Usai sidang perdana kasus tersebut yang batal digelar pada Rabu (15/10) kemarin, Tamzil bercerita banyak kepada sejumlah wartawan. menurutnya, keputusan untuk melaksanakan proyek tersebut, bukan merupakan keputusannya semata.

”Keputusan itu, juga sudah melewati tahapan dan prosedur yang ditentukan. Saat itu sudah dipelajari tim, dan bukan hanya bupati. Proposal dipelajari, terjadi tawar menawar,” terangnya.

Menurut Tamzil, dirinya juga sudah menyesuaikan dengan aturan yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 22/1999 jo Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Di sana, yakni dalam satu pasal 195, dikatakan bahwa pemda bisa bekerjasama antara daerah atau dengan pihak lain.

”Dan jika itu mengenai APBD, maka harus seizin dewan. Dan begitu proposal disetujui tim, kami juga sudah minta persetujuan dewan. Dan itu sudah disetujui dalam bentuk keputusan dewan,” tuturnya.

Atas persetujuan itulah, menurut Tamzil, langsung ditindaklanjuti dalam perubahan anggaran APBD saat itu. Tamzil mengakui, bahwa sesuai sangkaan penyidik, pihaknya tidak mengindahkan ketentuan perihal pengadaan barang dan jasa, dalam proyek yang nilainya mencapai Rp 21,9 miliar tersebut.

”Satu sisi, dalam BAP (berita acara pemeriksaan, red), saya didakwa tidak memakai Kepres Nomor 80 Tahun 2003. Bahwa diatur setiap pengadaan harus lelang. Kenapa saya tidak lelang, karena memang ada alasannya,” katanya.

Alasan yang dikemukakan Tamzil kenapa dirinya tidak melakukan lelang atas proyek tersebut, adalah karena anggaran belum tersedia. Dia juga menyebut jika apa yang dilaksanakan (keputusan, red), itu adalah terobosan, kreativitas terkait otonomi daerah. Terutama dirinya sebagai kepala daerah. ”Di mana di bidang pendikan, sudah diserahkan ke daerah,” lanjut Tamzil.

Tamzil disangka melakukan tindak pidana korupsi atas kasus tersebut, dengan kerugian negara yang timbul kurang lebih Rp 2,8 miliar. Ini sesuai dengan sekitar Rp 28,4 miliar, sesuai audit BPKP Jateng. Bersama dengan Tamzil, turut juga dijadikan terdakwa adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Ruslin dan Direktur CV Gani & Son Abdulgani Aup.

Ketiganya dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tiga orang terdakwa tersebut juga ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kedungpane.

Keterlibatan anggota dewan dalam kasus ini, memang pernah dimunculkan oleh saksi pelapor, Kunarto. Menurutnya, proses pelaksanaan proyek ini juga tidak lepas dari anggota dewan, yang menyetujui anggaran untuk proyek tersebut. ”Kalau sudah tahu tidak melalui lelang, kenapa masih juga disahkan. Kenapa sampai dibahas dan akhirnya disetujui juga proyeknya. Berarti kan, dewan juga harus dimintai keterangan dalam hal ini,” tuturnya.

Untuk itulah Kunarto menganggap jika kasus ini terlalu dangkal. Pasalnya, pihak kejaksaan yang menangani kasus ini, hanya memeriksa tiga orang yang sekarang ini sudah menjadi terdakwa saja. ”Tapi, dewan sama sekali tidak turut diperiksa. Ini yang saya sebut penyelidikan kasusnya dangkal. Setengah-setengah,” katanya.

Sedangkan mantan Ketua Komisi E DPRD Kudus periode 1999-2004 Mubaroq mengatakan, pihaknya sama sekali tidak melanggar aturan dalam urusan proyek sarpras. Karena semua prosedur yang dijalankan, sudah sebagaimana ketentuan yang ada.

”Kalau ditanya apakah kami tahu siapa rekanannya, siapa kemudian yang dipilih pemkab untuk menjalankan proyek ini, kami tidak tahu. Itu sudah urusan eksekutif. Bukan urusan kami. Dan prosedur yang kami lakukan, juga sudah sesuai aturan. Kita kembalikan saja kewenangannya kepada eksekutif,” katanya saat dihubungi Koran Muria, belum lama ini. (Merie)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →