Loading...
You are here:  Home  >  Hukum & Kriminal  >  Artikel ini

Pj Kades Brati Digeruduk



Reporter:    /  @ 02:40:57  /  17 Oktober 2014

    Print       Email

Polisi menahan warga Desa Brati, Kecamatan Kayen, yang marah saat berdialog dengan Pj kades. Warga geram karena Pj kades mencabut surat penolakan pendirian pabrik semen. (KOMA / Syamsul Falak)

PATI – Ratusan warga Desa Brati, Kecamatan Kayen, Kamis (16/10) menggeruduk kantor balai desa setempat. Mereka memprotes kebijakan Pejabat (Pj) Kades Brati Nyono, yang mencabut surat penolakan pendirian pabrik semen.

Suasana menjadi panas, saat dialog digelar antara warga dengan perangkat desa. Bahkan Pj Kades Brati harus diamankan pihak kepolisian, untuk menghindari aksi anarkis. Ini disebabkan warga yang kecewa, berusaha mengejar Pj kades tersebut.

Tidak hanya Pj kades, warga juga turut mencari sejumlah perangkat yang diduga ikut menandatangani pencabutan surat penolakan. Beruntung polisi dapat mengendalikan situasi, sehingga tindak anarkis dapat dihindari.

Salah satu warga, Sopanto menyatakan, pencabutan surat penolakan pabrik semen, yang dikirim ke Pemkab Pati itu meresahkan. Ia menyatakan, kedatangan warga ke balai desa itu, untuk meminta kejelasan tentang pencabutan surat tersebut.

”Aksi hari ini sebenarnya hanya untuk meminta kejelasan dari pj Kades, agar tidak simpang siur,” katanya, kemarin.

Menurut dia, pihaknya akan mengumpulkan sejumlah tokoh desa, untuk membahas permasalahan tersebut. Sopanto juga menyatakan, pihaknya akan menjaga agar tidak terjadi aksi anarkis.

Karena menuru dia, selama beberapa tahun melakukan penolakan rencana pembangunan pabrik semen, tidak pernah ada aksi kekerasan ataupun aksi anarkis. ”Jangan sampai nanti kami justru kelelahan karena sikap anarkis itu sendiri. Kami akan berjuang agar rencana pendirian itu tidak jadi dilakukan,” tambahnya.

Sementara itu, Pj Kades Brati Nyono membenarkan pihaknya telah mencabut surat penolakan tersebut. Menurut dia, di dalam surat tersebut terdapat stempel desa. Sementara surat penolakan itu, disebutnya sebagai surat biasa, dan bukan produk  atau peraturan desa. Sehingga tak bisa menggunakan stempel resmi milik desa.

”Sedangkan secara aturan memang tidak diperkenankan. Maka dari itu kami memberanikan diri untuk mencabut surat penolakan itu,” terangnya.

Ia juga menampik adanya isu tentang adanya aksi sogok, yang diberikan pihak-pihak tertentu kepadanya, untuk mencabut surat penolakan tersebut. menurut dia, pihaknya tidak menerima uang sepeser pun, dan pencabutan dilakukan karena berdasar aturan. 

”Sama sekali masalah uang tidak benar, baik seribu maupun seratus itu tidak benar,” akunya. (Syamsul Falak / Ali Muntoha)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →