Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

Tamzil: Itu Keputusan Mendesak



Reporter:    /  @ 02:29:22  /  16 Oktober 2014

    Print       Email

Mantan Bupati Kudus HM Tamzil terlihat meninggalkan ruang sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, usai penundaan sidangnya karena hakim ketua sedang berada di luar kota untuk workshop. (ANTARA / R Rekotomo)

KUDUS – Mantan Bupati Kudus HM Tamzil menghadapi sidang perdana sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kudus, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, kemarin (15/10). 

Sayangnya, sidang perdana tersebut terpaksa atau batal digelar, karena ketua majelis hakim pemeriksa, Antonius Widijantono, tak hadir. Hastopo didampingi Robert Pasaribu, hakim anggota pada sidang tersebut,beralasan jika ketua hakim sedang mengikuti workshop di luar kota. ”Sidang ditunda pada Rabu (20/10) mendatang,” kata Hastopo di muka sidang.

Usai sidang sendiri, Tamzil mengakui jika kebijakannya terhadap proyek tersebut, sudah tepat. Selain mendesak, keputusannya mengandeng rekanan penyedia sarpras pendidikan dilakukan sesuai prosedur dan persetujuan dewan.

”Keputusan itu mendesak. Selaku bupati yang mempunyai kebijakan di Kudus di bidang pendidikan tahun 2004, saat itu ada ujian nasional. Yang mana standar nasional harus masuk,” kata Tamzil yang ditemui sejumlah wartawan, usai batal mendengarkan dakwaan pada sidang perdananya di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (14/10).

Tamzil mengatakan, kebijakan tersebut juga sesuai dengan janji kampanye dirinya, saat mencalonkan diri menjadi bupati Kudus tahun 2003 lalu. Yakni memiliki rencana strategis demi memajukan dan mencerdaskan masyarakat Kudus sebagai kota pendidikan.

Dikatakannya, saat itu di Kudus belum ada sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga kebutuhan tersebut harus segera dipenuhi. Hanya saja, ketiadaan sarpras itu sendiri, ternyata juga tidak didukung dana yang dimiliki pemerintah. Sehingga harus dicarikan satu usaha, dengan melakukan teroboson.

”Saat itu kemudian ada pihak ketiga yang menawarkan. Dia memiliki sarana dan alat untuk ditawarkan kepada kami. Makanya, itu yang saya sebut sebagai terobosan,” terangnya.

Keputusan itu, menurut mantan asisten gubernur Jateng itu, juga sudah melewati tahapan dan prosedur yang ditentukan. Bahkan, sudah dipelajari tim dan bukan hanya dirinya sebagai bupati. Termasuk mempelajari proposal yang ada, dan melakukan tawar menawar terhadap besaran proyek tersebut.

Tamzil kemudian mengatakan bahwa hal itu sudah sesuai dengan aturan. Yakni Undang-Undang Nomor 22/1999 jo Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Di sana tertulis dalam salah satu pasal, yakni pasal 195, dikatakan bahwa pemda bisa bekerjasama antara daerah atau dengan pihak lain. ”Yang jelas, ini terobosan saya sebagai kepala daerah. Di mana posisinya mendesak harus terpenuhi semuanya,” katanya.

Penundaan sidang kemarin, juga terjadi pada pemeriksaan perkara mantan Kepala Dinas Pendidikan Kudus Ruslin dan Direktur CV Gani and Son Abdulgani Aup. Sedianya, ketiga terdakwa disidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus dengan dibantu Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah.

Tamzil dan dua orang lainnya tersebut, disangka korupsi dengan kerugian negara yang timbul sekitar Rp 2,8 miliar. Ini sesuai dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng. Saat penyidikan, Direktur CV Gani and Son Abdulgani Aup, sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1,8 miliar.

Ketiganya dijerat melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana diketahui, kasus yang menyeret Tamzil ini telah diselidiki Kejati Jawa Tengah sejak 2012 lalu. Dan ditingkatkan statusnya menjadi  penyidikan pada Agustus 2013. Diduga ada penggelembungan dan laporan fiktif yang disertai dengan nota dalam pelaksanaan proyek dengan dana Rp 21,9 miliar itu.

Kenyataannya, proyek tidak dilaksanakan seluruhnya. Tersangka diduga bekerjasama dengan penyedia barang, dan secara leluasa membuat nota atas pengadaan yang tidak ada barangnya. (Merie)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →