Loading...
You are here:  Home  >  Sosial  >  Artikel ini

Komnas HAM Minta PLTU Batang Dihentikan



Reporter:    /  @ 02:08:40  /  16 Oktober 2014

    Print       Email

Seorang nelayan Batang saat mengikuti aksi penolakan rencana pembangunan PLTU Batang, Rabu (24/9). Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pembebasan lahan untuk PLTU Batang. (ANTARA / Yudhi Mahatma)

KOTA SEMARANG – Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi penghentian proses pembebasan tanah dan pemindahan lokasi pembangunan PLTU di Kabupaten Batang. Menurut Komnas HAM, dalam proses ini telah telah terjadi pelanggaran hak asasi warga setempat.

”Kami sudah dua kali keluarkan rekomendasi telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Batang. Selain itu, juga menyarankan untuk berhenti saja serta mencari lokasi lain yang tidak bermasalah,” kata Dianto Bachriadi, Komisioner Komnas HAM di Semarang, Rabu (15/10), sebagaimana dikutip Antara.

Hal tersebut disampaikan Dianto usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo beserta jajaran Kodam IV/Diponegoro, kemarin. Dalam kesempatan itu, hadir juga pihak Polda Jateng, PT PLN, Pemerintah Kabupaten Batang untuk membahas perkembangan proyek pembangunan PLTU.

Ia mengungkapkan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama proses pembebasan tanah yang terkena proyek pembangunan PLTU Batang. Pelanggaran itu antara lain, adanya intimidasi, sanksi kekerasan, hak informasi yang tidak terpenuhi, kenyamanan hidup dan ketenangan kehidupan sosial yang berkurang, serta terabaikannya hak-hak ekonomi warga.

”Kami melihat hak-hak warga terabaikan dalam banyak hal atau kurang dipenuhi. Walaupun ada beberapa yang dipenuhi, tapi tidak optimal. Sehingga rasa keadilan atas haknya menjadi terganggu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, PLTU Batang bukan merupakan proyek pemerintah. Melainkan proyek yang diimplementasikan dengan skema public private partnership. Dengan demikian, proyek itu merupakan proyek investasi swasta dengan pemerintah ikut menyertakan modal dalam bentuk lahan.

”Jadi proyek ini bisa dikatakan sebagai proyek kepentingan umum. Tapi hampir 60 persen pembebasan tanahnya dilakukan oleh swasta. Ini agak membingungkan, karena bisa menimbulkan persoalan hukum yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah pusat,” terangnya.

Terpisah, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengharapkan, Komnas HAM yang mempunyai data lengkap untuk ikut menjadi semacam mediator. Serta, melakukan sosialisasi dengan masyarakat terkait dengan proyek pembangunan PLTU Batang.

”Negosiasi PLTU Batang saat ini masih berada di level pusat. Karena public private partnership ini, maka mau diambil ke negara. Sehingga proses pembebasan tanahnya menggunakan UU tentang pengadaan tanah,” ucap Ganjar. (Sundoyo Hardi)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →