Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

Keputusan BPBD Kudus Ada di Level Tertinggi



Reporter:    /  @ 02:54:57  /  14 Oktober 2014

    Print       Email

KUDUS – Penasihat hukum tersangka kasus dugaan korupsi dana logistik bencana 2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus, mulai angkat bicara. Ada beberapa hal yang masih menjadi ganjalan dalam kasus ini.

M Kumaidi yang mewakili dua orang tersangka, yakni mantan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Sudiarso dan mantan Ketua Panitia Pengadaan Barang Sugiyanto, mengatakan jika pihaknya memang mempertanyakan mengenai status tersangka yang disematkan kepada kliennya.

”Padahal, waktu itu belum ada audit atas kerugian negara dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, red). Kenapa kok, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan kami nilai tergesa-gesa dalam menetapkan status bagi klien kami,” terangnya, kemarin (13/10).

Ketidaklaziman itu, menurut Kumaidi, memang menjadi pertanyaan dari kliennya. Untuk itu, pihaknya bisa menilai jika memang kejaksaan tergesa-gesa dalam hal ini. ”Kita tidak tahu alasannya. Yang tahu kejaksaan. Tapi yang jelas selama saya menangani kasus tipikor (tindak pidana korupsi, red), belum ada yang seperti ini,” katanya.

Termasuk juga dalam penahanan. Jika alasan yang dipakai Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus adalah karena dikhawatirkan bisa menghilangkan barang bukti, Kumaidi meminta supaya kejaksaan bisa melihat jika kliennya tersebut, sudah berpindah tugas ke instansi yang lain. ”Dua klien saya ini, tidak lagi bekerja di BPBD. Apanya kemudian yang dihilangkan. Karena dinasnya sudah ganti,” terangnya.

Juga mengenai alasan kekhawatiran jika tersangka akan melarikan diri, juga dibantah oleh Kumaidi. Menurutnya, kliennya tersebut berdomisi di Kudus. Seluruh keluarganya juga ada di Kudus. Karena itu, tidak akan kemudian mereka melarikan diri kemana-mana sebagaimana yang dikhawatirkan. ”Mau kemana, mereka. Wong, seluruh keluarganya ada di Kudus, kok,” jelasnya.

Kumaidi juga mengatakan jika tidak seharusnya kliennya saja yang kemudian dilibatkan dalam kasus ini. Pasalnya, posisi kliennya adalah sebagai anak buah dalam struktur jabatan di BPBD. Jadi, bukan saja kliennya tersebut yang diperiksa, dijadikan tersangka, ataupun ditahan seperti ini. Masih ada pihak lain yang kemudian bertanggung jawab untuk itu. ”Pengguna anggaran, dong. Pucuk pimpinan tertinggi. Klien saya hanya anak buah, kok. Itu yang kemudian harus ditelusuri,” katanya.

Menurut Kumaidi, rencananya hari ini pihaknya akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Kejari. Hal ini dilakukan karena salah satu kliennya, yakni Sugiyanto, dalam kondisi sedang sakit. ”Yang bersangkutan mengidap penyakit diabetes, ya. Bahkan, harus menyuntik insulin sendiri lewat perut. Dasar kemanusiaan akan kami pakai untuk bisa mendapatkan penangguhan ini,” jelasnya.

Sejauh ini, baru dua tersangka tersebut yang kemudian mendapat bantuan dari penasihat hukum. Sedangkan satu tersangka lainnya, yakni Bendahara (non-APBD) Nor Kasihan, belum diketahui siapa penasihat hukum yang akan mendampinginya.

Di sisi lain, Kepala Kejari Kudus Amran Lakoni mengatakan jika pihaknya sudah benar dalam menangani kasus ini. Termasuk juga dalam hal penentuan kerugian negara, yang belum juga dikeluarkan oleh BPKP. ”Kita kan, punya pegawai sendiri. Kita punya jaksa sendiri untuk menghitung. Jadi cukuplah itu,” katanya. (Merie)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →