Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Jepara  >  Artikel ini

Mahasiswa PMII Cabang Jepara Demo Tolak UU Pilkada



Reporter:    /  @ 02:43:24  /  14 Oktober 2014

    Print       Email

Ratusan mahasiwa PMII Cabang Jepara mengelilingi keranda berisi ban bekas yang yang dibakar, di depan gedung DPRD, Senin (13/10). Aksi para mahasiswa itu, terkait penolakan UU Pilkada yang baru disahkan DPR RI. (KOMA / Wahyu KZ)

JEPARA – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jepara, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD setempat, menolak disahkannya Undang-Undang Pilkada, Senin 913/10). Di dalam aksinya, mereka menuntut kepada anggota dewan, agar melakukan tanda tangan mendukung menolak undang-undang tersebut.

Dalam aksinya, mereka berorasi mengenai tuntutan penolakan terhadap undang-yang bakal memangkas hak politik warga negara. Namun, aksi tersebut sempat diwarnai aksi dorong antara mahasiswa dengan petugas kepolisian yang berjaga di depan pintu gerbang DPRD. Karena gagal menerobos masuk, para pendemo kemudian membakar keranda yang berisi ban bekas di depan pintu gerbang. 

”UU Pilkada dengan sistem pemilihan tak langsung, telah mematikan demokrasi di Indonesia yang telah dibangun. Rakyat sudah dibungkam dengan adanya undang-undang itu. Rakyat hanya dijadikan petonton, dari drama pemilihan kepala daerah,” kata Ketua PC PMII Jepara Ainul Mahfudz dalam orasinya.

Menurutnya, dengan mengesahkan UU Pilkada mengacu pada sistem tak langsung itu, akan semakin banyak celah money politic.Sebab, antara calon kepala daerah yang akan dipilih dengan anggota dewan, akan terjadi politik transaksional. 

”Pemilihan kepala daerah dipilih anggota DPRD, dimungkinkan hanya calon yang memiliki uang banyak yang jadi. Sebab, mereka akan melakukan transaksi dan tawar menawar, agar anggota DPRD memilih calon tersebut,” jelas Ainul.

Sementara itu, Ketua DPRD Jepara Dian Kristiandi ketika menemui mahasiswa itu menyatakan, dirinya siap menandatangani pakta integritas yang disodorkan kepada dirinya. Hanya saja, ia tidak berani mengatasnamakan seluruh DPRD Jepara. 

”Kami bersedia tanda tangan, tapi secara individu, bukan atas nama lembaga DPRD Jepara. Sebab, jika mengatasnamakan seluruh anggota DPRD, maka perlu ada kesepakatan yang diambil dalam rapat terlebih dahulu,” terang politisi PDIP itu. (Wahyu KZ / Aries Budi)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →