Loading...
You are here:  Home  >  Sosial  >  Artikel ini

Status PNS Soemarmo Diserahkan ke Wali Kota



Reporter:    /  @ 02:17:15  /  14 Oktober 2014

    Print       Email

KOTA SEMARANG – Status PNS mantan Wali Kota Semarang Soemarmo bisa merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS. Penilaian ini merupakan hasil konsultasi Komisi A DPRD Kota Semarang Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pekan lalu.

Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang WS Basuki menjelaskan, keberangkatan Komisi A DPRD Kota Semarang ke Jakarta untuk menanyakan berbagai hal. Terutama yang berkaitan dengan birokrasi dan PNS untuk mewujudkan pemerintahan yang optimal.

Namun, ia mengakui salah satu bahan konsultasi memang terkait PP Disiplin PNS. Ini yang semestinya bisa dikenakan untuk mantan Wali Kota Soemarmo yang menjalani hukuman penjara karena terjerat kasus suap.

”Dari hasil konsultasi kami ke Kemenpan-RB, setiap PNS yang tidak masuk kerja berturut-turut lebih dari 46 hari secara automatis haknya sebagai PNS hilang, demikian juga dengan Soemarmo,” kata Basuki kepada Antara.

Meski demikian, kata dia, kewenangan untuk mencabut status kepegawaian atau PNS atas Soemarmo berada di tangan kepala daerah. Sehingga pihaknya menyerahkan keputusan kepada Wali Kota Semarang.

”Kami ke sana (Kemenpan-RB, red) tidak untuk menanyakan status Soemarmo. Namun, dari konsultasi kami, memang bisa dikenakan PP Disiplin PNS untuk status kepegawaian Soemarmo,” lanjutnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang Meidiana Koswara mengatakan akan berangkat ke Jakarta pada Rabu (1/10). Keberangkatan ini untuk berkonsultasi tentang permasalahan kepegawaian kepada Kemenpan-RB. Tak hanya kejelasan status kepegawaian Soemarmo yang dikonsultasikan, kata politikus PDI Perjuangan itu, tetapi berbagai persoalan kepegawaian di lingkup setempat. Termasuk PNS yang terjerat kasus hukum.

Ia menerangkan, ada beberapa PNS yang saat ini atau pernah terjerat permasalahan hukum, terutama kasus korupsi. Tetapi belum ada sanksi kepegawaian yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang. ”Nanti di BKN (Badan Kepegawaian Nasional) akan kami tanyakan, apakah PNS yang selesai menjalani masa hukuman kasus korupsi dan belum mendapatkan sanksi kepegawaian bisa bekerja kembali? Bisakah menjabat di jabatan baru?,” jelas dia. (Sundoyo Hardi)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →