Loading...
You are here:  Home  >  Politik & Pemerintahan  >  Artikel ini

PDIP Jateng Tak Ingin Ada Pertarungan Koalisi



Reporter:    /  @ 01:29:28  /  14 Oktober 2014

    Print       Email

KOTA SEMARANG – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta proses pembentukan alat kelengkapan DPRD Jawa Tengah dilakukan secara proporsional. Sekaligus mengutamakan kepentingan rakyat di provinsi setempat.

”Harapan kami alat kelengkapan dewan dibentuk secara proporsional sesuai dengan perolehan suara masing-masing partai agar lebih adil,” kata Rukma Setyabudi, politikus PDIP yang juga menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Jateng kepada Antara.

Ia menjelaskan, Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat itu hanya ada di anggota dewan tingkat nasional. Jadi, tidak seharusnya ada di DPRD Jateng.

”Kasihan rakyat kalau anggota dewan di Jateng saling berebut posisi. Kita harus sadar bahwa kita di sini (DPRD Jateng, red) itu mewakili rakyat dan harus memperjuangkan aspirasi rakyat,” ujarnya.

Selain mengharapkan pembentukan alat kelengkapan DPRD Jateng secara proporsional, Rukma juga menghendaki hal serupa pada pembagian anggota dewan di lima komisi. ”Semua harus dirangkul. Tidak ada yang kalah atau yang menang agar kondisi di Jateng adem ayem,” ucap dia.

Ketua Panitia Khusus Tata Tertib DPRD Jateng Sriyanto Saputro yang dihubungi terpisah mengatakan, mekanisme pembentukan alat kelengkapan dewan masih dibahas. Selanjutnya, akan dilakukan secara proposional dengan memperhatikan perolehan kursi partai politik di dewan.

”Dengan penempatan anggota komisi secara proposional, maka tidak perlu ada kekhawatiran Koalisi Merah Putih akan menguasai alat kelengkapan DPRD Jateng,” ujar politikus Partai Gerindra itu.

Ia menjelaskan, Pansus Tatib DPRD Jateng saat ini masih melakukan sikronisasi tentang mekanisme pembentukan alat kelengkapan dewan. Agenda ini akan dilakukan dengan tetap mengusung semangat kebersamaan dan proposional. Menurut dia, penempatan anggota dewan di lima komisi di DPRD Jateng tidak menggunakan model droping  dari fraksi atau partai politik.

”Tidak ada komisi ”basah” dan komisi ”kering”. Semuanya sama, bekerja untuk rakyat,” terangnya. (Sundoyo Hardi)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →