Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Jepara  >  Artikel ini

Kejari Dilaporkan ke Kejagung?



Reporter:    /  @ 02:56:53  /  13 Oktober 2014

    Print       Email

KUDUS – Di tengah-tengah upaya menyelesaikan proses penyidikan atas kasus dugaan korupsi pengadaan logistik bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus, muncul kabar yang menyebutkan jika Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kinerjanya atas kasus tersebut.

Menurut informasi yang diterima koran ini, pelaporan tersebut dilakukan, terkait dengan keputusan Kejari Kudus menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Padahal, audit kerugian negara yang harusnya dilakukan Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sendiri, belum keluar hingga saat ini.

Laporan itu, sudah disampaikan sejak sekitar  sebulan lalu. Pelapornya adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di Kudus. Dasar laporannya adalah soal keputusan untuk memberikan status tersangka kepada ketiga orang tersebut, dinilai sebagai sesuatu yang salah. Penyebabnya jelas karena memang belum adanya hasil audit atas kerugian negara pada kasus tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus Amran Lakoni saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya memang mendengar bahwa Kejari Kudus dilaporkan ke Kejagung terkait hal itu. ”Iya. Sudah dengar. Tapi tidak apa-apalah,” jelasnya, sewaktu dikonfirmasi mengenai hal ini.

Namun Amran mengatakan, hingga saat ini pihaknya memang belum mendapatkan informasi apapun terkait hal itu dari pihak Kejagung. ”Saya belum dapat apa-apa dari Kejagung. Tidak ada pemberitahuan apapun juga soal itu. Tapi saya sih, santai saja,” katanya.

Dikatakan Amran, yang penting baginya adalah bagaimana menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan itu semua sudah dilaksanakannya dalam penanganan kasus ini. ”Ingat bahwa saya di sini bukan untuk ngerjain orang. Kita kerja sungguh-sungguh, kok. Makanya kita tenang-tenang saja,” tegasnya kemudian.

Sebagaimana diketahui, ada tiga tersangka dalam kasus ini yang sekarang sudah ditahan Kejari Kudus. Mereka adalah mantan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Sudiarso, mantan ketua Panitia Pengadaan Barang Sugiyanto, dan Bendahara (non-APBD) Nor Kasihan.

Penetapan status tersangka untuk ketiga orang tersebut, memang dilakukan berbeda waktunya. Untuk penetapan tersangka terhadap Sugiyanto, dilakukan Kejari pada 28 April 2014 lalu. Sedangkan untuk Nur Kasian bersama Sudiarso, ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Juni 2014. Saat ini ketiganya menghuni Rumah Tahanan (Rutan) Kudus.

Sejauh ini, audit atas kerugian negara tersebut, menurut Amran masih terus dihitung BPKP. Pada akhir September lalu, tiga orang petugas dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah, sudah mendatangi Kantor Kejari Kudus. Kedatangan mereka untuk berkoordinasi dan memulai audit kerugian dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana untuk pengadaan logistik 2012.

Amran mengatakan, datangnya perwakilan BPKP Jateng tesebut, maka sudah ada kesepakatan untuk dilakukan audit kerugian negara. Namun, perlu dilakukan koordinasi dengan Kejari Kudus terkait beberapa hal yang perlu dilengkapi. ”Ada beberapa hal yang perlu dikoordinasikan lagi untuk melengkapi berkas audit. Makanya petugas BPKP datang ke sini (Kejari, red),” katanya.

Selain berkoordinasi terkait berkas, petugas BPKP juga memberitahukan bahwa audit kerugian dimulai selama 20 hari sejak kedatangan mereka. Hal itu berdasarkan surat tugas dari Kepala BPKP yang diberikan kepada tiga petugas audit yang datang ke Kejari Kudus. ”Koordinasi ini juga supaya prosesnya cepat selesai. Mudah-mudahan sebelum 20 hari kerja, sudah selesai audit itu dan sudah diketahui hasilnya,” harap Amran. (Merie)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →