Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

Mubaroq : Rekanan Proyek Sarpras? Itu Urusan Pemkab



Reporter:    /  @ 02:50:33  /  13 Oktober 2014

    Print       Email

KUDUS – Mantan Ketua Komisi E DPRD Kudus Mubaroq menolak jika dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) sarana prasarana pendidikan tahun 2004. Termasuk soal urusan rekanan, semuanya adalah tanggung jawab eksekutif kala itu.

Mubaroq mengatakan, persetujuan komisinya terhadap proyek tersebut, sudah sesuai dengan aturan yang ada. ”Kegiatan itu yang mengusulkan kan, eksekutif. Mereka juga yang memilih siapa dan bagaimana sistem kerjanya. Kalau dari sisi aturan sudah terpenuhi, ya tinggal kami setujui saja,” kata Mubaroq kepada Koran Muria, kemarin (12/10).

Termasuk juga soal siapa rekanan yang akan digandeng pemkab, maka hal itu sepenuhnya ada di pihak eksekutif. Dalam hal ini bupati Kudus kala itu. ”DPRD atau tegasnya Komisi E, tidak ikut campur. Karena memang di luar wilayah kerja kami. Di mana tugas kami kan, ada tiga. Yakni legislasi, bujeting, dan fungsi kontrol,” terangnya.

Ketiga fungsi tersebut, menurut Mubaroq, dipegang teguh oleh dirinya. Bahkan hal itu membuatnya terkenal sebagai ketua komisi yang kurang pergaulan atau kuper. ”Saya justru dimusuhi rekanan karena tidak bisa didekati. Lah, buat apa kemudian dekat-dekat. Wong tidak ada urusannya dengan saya, kok. Memang saat itu banyak kegiatan yang dikelola swasta. Misalnya rehab sekolah. Tapi saya sama sekali tidak pernah ikut campur,” tegasnya.

Pernyataan Mubaroq ini, menjawab apa yang disampaikan saksi pelapor Kunarto, dalam kasus sarpras dengan nilai Rp 21,9 miliar, yang melibatkan mantan Bupati Kudus M Tamzil. Menurut Kunarto, kasus ini tidak diselidiki dengan mendalam, dan hanya berkutat kepada ketiga orang yang saat ini sudah ditahan tersebut. Yakni Tamzil, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kudus Ruslin, dan Direktur CV Gani and Son Abdulgani Aup.

”Seharusnya kalangan dewan yang saat itu menyetujui anggaran ini, juga ikut diperiksa. Karena kalau tidak lolos didewan, tentu saja proyek ini tidak akan jalan. Kenapa sudah tahu proyek tidak pakai lelang, masih saja didok dan disetujui,” paparnya.

Harusnya, menurut Kunarto, anggota dewan yang ada di Komisi A dan E kala itu, diperiksa juga dalam kasus tersebut. Hanya saja, tidak pernah ada pemeriksaan kepada para anggota dewan tersebut. ”Ini yang membuat saya malas apabila kemudian dipanggil menjadi saksi dalam persidangan. Kasus ini diselidiki secara dangkal dan tidak matang. Hanya setengah-setengah saja,” jelas dia.

Kunarto bahkan berani mengatakan jika kasus ini adalah bagian dari kegiatan pemilihan bupati (pilbup) tahun 2003 lalu. Di mana proyek tersebut adalah bagian dari ungkapan “terima kasih” Tamzil kepada rekanan yang sudah membantunya untuk memenangkan pemilihan tersebut. “Istilahnya diijon dulu. Jadi, proyeknya dibagi-bagi kala pemilihan usai,” imbuhnya.

Kasus ini sendiri, akan segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, pada Rabu (15/10) mendatang. Yang akan disidang pertama, menurut surat yang dikirimkan Pengadilan Tipikor ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus, adalah Direktur CV Gani and Son Abdulgani Aup. Jaksa penuntut umum dari Kejari Kudus, akan dibantu oleh jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah.

Ketidaktahuan soal proyek tersebut, juga pernah diungkapkan mantan Ketua DPRD Kudus Heris Paryono. Menurutnya, dia sama sekali tidak tahu mengenai proyek yang merugikan negara sebesar Rp 2,8 miliar tersebut.

“Kalau soal kasus itu, sama sekali tidak tahu saya. Termasuk apakah kemudian ada permainan uang di dalamnya, saya juga tidak tahu. Yang jelas, kami sudah melaksanakan tugas kami sebagaimana mestinya dan sesuai aturan yang ada,” papar Heris. (Merie)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →