Loading...
You are here:  Home  >  Politik & Pemerintahan  >  Artikel ini

SIEJ Selenggarakan Diskusi Pelestarian Alam Pesisir



Reporter:    /  @ 01:49:16  /  13 Oktober 2014

    Print       Email

Sebagai wujud peduli lingkungan The Society Of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) mengadakan rangkaian lokarya jurnalis, ”From Ridge To the Reef” ke beberapa priovinsi di Indonesia. Yaitu Denpasar, Manado, Semarang, dan Kepulauan Seribu. Lokakarya ketiga ini, diselenggarakan bertempat di Hotel Dafam Semarang dan diikuti oleh 25 jurnalis di Indonesia.

SIEJ adalah  organisasi wartawan lingkungan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, dan memiliki  keanggotaan  yang tersebar di seluruh Indonesia.   ”Minimnya space bertema lingkungan di media menjadi salah satu alasan diselenggarakannya acara ini,” tutur Maha Adi direktur SIEJ dalam sambutannya. 

Ia menambahkan, acara ini lebih banyak menyoroti tentang kebijakan pembangunan di darat dan dampaknya terhadapa laut dan pesisir. Acara yang berlangsung mulai pukul 07.30 wib ini, juga diadakan sesi diskusi dengan para pakar lingkungan dan pemerintah daerah. 

Usai coffe break acara dilanjutkan dengan fieldtrip ke Desa Bedono, Sayung, Demak. Dengan adanya fieldtrip ini, diharapkan media dapat memberikan ruang lebih bertema lingkungan. Pengaruh media dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, dianggap mampu menjadi salah jembatan untuk perbaikan alam laut dan pesisir.  Adi menjelaskan, kebanyakan orang tidak akan belajar tentang isu-isu lingkungan langsung dari jurnal ilmiah, melainkan di media massa. 

”Bagi mereka realitas ilmu pengetahuan adalah apa yang dipelajari dari media massa. Hal ini akan mempengaruhi persepsi publik,” terangnya.

Acara dilanjutkan dengan acara diskusi dengan tiga narasumber yaitu, Herrue Setiadhi Kepala Bappeda Jateng, Johanes Hutabarat Praktisi Kelautan FPIK Undip, dan Indra Kertati Direktur Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembagunan (LPPSP) Semarang.

Diskusi pertama dibuka dengan materi oleh Johanes Hutabarat yang menyatakan, bahan muatan kapal tenggelam sedang menjadi sorotan. Ia  pun pernah menyelenggarakan pembahasan mengenai kebijakan maritim dan keterbatasan aksesbilitas nelayan, bersama 18 lembaga  yang terkait. Namun yang terjadi masing-masing pihak membahas tentang kepentingannya masing-masing. Sehingga tujuan menciptakan link birokrasi tidak tercapai.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh VOA London tentang konsep presiden terpilih, ia menuturkan  harus disusun Menko Maritim bukan Kementrian Maritim. ”Kelautan terdiri dari beberapa komponen, tidak hanya membahas negenai perikanan, tapi juga terumbu karang dan kerusakan yang terjadi di wilayah pesisir. Harus ada yang mengkomando masalah ini dan solusinya adalah perintisan Menko Maritim,” paparnya.

Sedangkan Indra Kertati lebih menyoroti  mengkaji tentang reklamasi pantai yang  galakkan oleh Pemprov. ”Reklamasi unrecommended untuk dilanjutkan, kita seharusnya lebih fokus pada problem based analyzed,” tuturnya.

Salah satu pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan mengenai masalah pesisir adalah, memunculkan kepercayaan masyarakat pesisir bahwa ada yang memperhatikan mereka. Seringkali yang terjadi, masyarakat bergerak ketika ada uang saja. ”Padahal kita melakukan perbaikan tanpa imbalan untuk mereka, tapi mereka menjadi ogah-ogahan tanpa adanya uang,” keluhnya. 

Ia mengimbuhkan, perlu adanya pembentukan karakter untuk membangun kesadaran masyarakat pesisir. Di antaranya dengan kesulitan mejadikan anak muda, sebagai evaluator dan membuat sekolah mangrove. Ia menyatakan good governance, bisa tercapai jika ada good leadership.

Sementara Herrue menyanyangkan, masih belum optimalnya fungsi birokrasi yang menangani masalah laut dan pesisir. ”Seharusnya, mereka pinter bekerjasama untuk mencari solusi, bukan malah pinter-pinteran,” tegasnya. (Lina Budiyanti/ Titis Ayu)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →