Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

BPBD Kudus ”Pasrah” Swasta Soal Kekeringan



Reporter:    /  @ 03:18:21  /  11 Oktober 2014

    Print       Email

KUDUS – Peran swasta yang lebih dominan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat di desa-desa yang mengalami kekeringan, menimbulkan pertanyaan soal peranan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus dalam posisi ini.

Hal itu juga diakui Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus Bergas Catursasi Penanggungan, saat ditanya mengenai hal ini. ”Memang kami akui bahwa selama ini pihak swasta yang berperan. Hanya saja, peran itu juga sudah dikoordinasikan dengan kami,” jelasnya, saat dikonfirmasi Koran Muria, kemarin (10/10).

Bergas mengatakan, pihaknya sudah pernah mengumpulkan perusahaan-perusahaan yang ada di Kudus, untuk membicarakan mengenai peranan dalam membantu masyarakat yang sedang mengalami kekeringan. ”Kami memang menyampaikan kepada pihak perusahaan, untuk bisa membantu warga yang memang membutuhkan air bersih. Karena memang ada beberapa wilayah yang saat ini mengalami kekeringan,” terangnya.

Dikatakan Bergas, kepada perusahaan yang kemudian mendapatkan surat permohonan bantuan air bersih, dimohon untuk bisa mengakomodirnya. Apalagi sekarang ini, kondisi cuaca memang sedang kemarau yang cukup ekstrem. ”Kami memang menyarankan supaya daerah mana yang kemudian mengalami kekeringan dan di sana ada perusahaan, silakan untuk mengajukan permohonan ke perusahaan tersebut. Misalnya yang dekat-dekat dengan pabrik Djarum, Sukun, atau Nojorono, atau perusahaan lain, silakan dibantu kalau ada pengajuan. Mana yang terdekat dengan lokai,” paparnya.

Namun Bergas mengatakan, jika kemudian ada warga yang ingin mengajukan bantuan ke Pemkab Kudus, bisa mengajukannya melalui PDAM Kudus. Karena perusahaan daerah itu, sudah mengalokasikan 30 persen air dari total produksinya, untuk keperluan bantuan kekeringan. ”Itu untuk bantuan air bersih, ya. Kita juga sudah berkoordinasi dengan PDAM soal ini, dan mereka mengakomodirnya,” katanya.

Terkait dengan warga yang lebih suka mengajukan bantuan ke perusahaan, Bergas mengatakan jika hal itu kemungkinan karena warga memang ingin segera mendapatkan bantuan yang diinginkan. Apalagi jika hal itu berhubungan dengan bantuan air bersih, yang memang sangat dibutuhkan sekarang ini.

”Jadi kalau saya lihat bukan untuk memotong birokrasi, ya. Tapi mempercepat saja proses sampainya bantuan itu. Biar tidak lama turunnya. Dan pemerintah desa juga pastinya dapat tembusan. Hanya kadang mereka suka lupa untuk memberitahukannya kepada kami. Tapi, sudah kami ingatkan supaya kami ditembusi juga,” jelasnya.

Disinggung informasi mengenai tidak adanya anggaran BPBD untuk mengatasi kekeringan tahun ini, Bergas mengaku belum mengeceknya. Apalagi kemudian dirinya baru menjabat sebagai kalakhar dua hari terakhir ini. ”Wah, saya harus cek dulu itu ya. Saya juga masih terus berkoordinasi dengan rekan-rekan kerja saya di kantor,” imbuhnya. (Merie)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →