Loading...
You are here:  Home  >  Sosial  >  Artikel ini

60 % Dana Desa di Kabupaten Pati untuk Gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa



Reporter:    /  @ 02:33:54  /  11 Oktober 2014

    Print       Email

PATI – Pada tahun 2015 mendatang, pemerintah pusat akan mengucurkan anggaran sebesar Rp 54,72 miliar, yang akan disalurkan ke semua desa di Kabupaten Pati. Setiap desa, akan mendapatkan dana mencapai ratusan juta rupiah, untuk menjalankan program pemerintahan desa.

Dari dana APBN tersebut, setiap desa akan mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 130 juta. Jumlah tersebut belum termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan APBD Kabupaten Pati, yang bersumber dari dana perimbangan 2015 yang nilainya mencapai Rp 107 miliar.

Bupati Pati Haryanto menyatakan, dengan anggaran dari APBN dan ADD itu, setiap desa pada 2015 mendatang, rata-rata akan mendapatkan kucuran anggaran mencapai Rp 250 juta. Dari jumlah tersebut, 60 persen di antaranya digunakan untuk penghasilan tetap (gaji) kepala desa dan perangkat desa.

”Sementara sisanya, yakni 40 persen, digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di desa. Sehingga kami berharap, pemerintah desa mampu merencanakan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan dana tersebut dengan baik,” kata Haryanto.

Selain itu menurut dia, kepala desa ataupun pejabat (Pj) kades di Pati, juga mempunyai tanggungjawab untuk menyiapkan pelaksanaan pilkades. Pada 2015 mendatang, rencanyanya akan ada 214 desa yang menyelenggarakan pilkades.

Dari sejumlah desa itu, saat ini tampuk kempimpinan dipegang PJ kades, karena masa jabatan telah habis beberapa waktu lalu. Haryanto juga menyatakan, dengan telah disahkannya Perda tentang Kepala Desa, masa jabatan Pj kades setelah enam bulan tak akan diperpanjang, dan diganti dari kalangan PNS.

”Jika enam bulan ke depan masa jabatan penjabat kepala desa yang sekarang habis dan belum bisa dilaksanakan pilkades, maka Pj kades akan diisi PNS,” terangnya.

Ia menjelaskan, sebagian anggaran untuk pelaksanaan pilkades akan dibebankan pada APBD Pati. Di antaranya, untuk belanja kertas suara, perlengkapan pemilihan lainnya, dan honorarium petugas sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sementara biaya yang tidak masuk dalam APBD, seperti biaya pengamanan dan biaya konsumsi, akan dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). ”Biaya tersebut tidak dianggarkan lewat APBD, karena tidak diamanatkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintahnya,” tukasnya. (Ali Muntoha)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →