Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

Beli Cukai Dikurangi, Target Tak Tercapai



Reporter:    /  @ 02:00:45  /  11 Oktober 2014

    Print       Email

KUDUS – Rencana pemerintah menaikkan tarif cukai rokok sebesar 10% pada tahun 2015 mendatang, tidak lebih hanya upaya untuk mematikan industri hasil tembakau (IHT). Semuanya tergantung perusahaan IHT itu sendiri.

Slamet ”Mamik” Machmudi dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) mengatakan jika target penerimaan negara dari cukai rokok, menempatkan IHT sebagai industri perahan. ”Tidak ada alternatif bagi IHT, kecuali mempertahankan kelangsungan usaha dengan harga jual produk menyesuaikan kenaikan cukai,” terangnya, kemarin (10/10).

Dari kenaikan tarif cukai, dampak terparah dialami industri sigaret kretek tangan (SKT). Hal ini disebabkan harga cukai produk SKT, tidak jarang lebih tinggi dari sigaret kretek mesin (SKM). 

”Sementara tren konsumsi, akhir-akhir ini mengalami migrasi dari SKT ke SKM. Jumlah peminat SKT mulai mengalami penurunan. Padahal IHT kecil-menengah, banyak memproduksi SKT dengan sistem kerja padat karya,” tuturnya.

KSBSI, menurut Mamik, menilai pemerintah terlalu yakin dengan target perolehan negara tahun 2015 sebesar Rp 126,7 triliun dari cukai rokok. Untuk mencapai target tersebut, harusnya memperhitungkan kondisi IHT dan daya beli konsumen. 

”Patut diingat bahwa target pemerintah tidak akan terlampaui, manakala pengusaha IHT mengurangi pembelian cukai. Ini lantaran mereka enggan berspekulasi dengan kenaikan produk yang akan dipasarkan,” paparnya. 

Kenaikan tarif cukai rokok, pada dasarnya hanya mempertimbangkan pengendalian konsumsi dan peredaran produk tembakau. Tanpa melihat sisi industri, tenaga kerja, dan sektor riil. Kondisi demikian, berdampak pada penutupan usaha dan pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh, bahkan memicu beredarnya produk rokok ilegal.

Untuk itu, ditambahkan Mamik, KSBSI mendesak pemerintah memperhatikan buruh IHT yang terancam PHK. Selama ini pemerintah bersikap tidak adil dan cenderung mengabaikan aspek kesejahteraan buruh IHT. ”Penurunan produksi di sektor SKT, mengurangi pendapatan para buruh serta ancaman kehilangan pekerjaan. Karena itulah, IHT harus diperhatikan dengan benar oleh pemerintah. Jangan sampai jadi sapi perah seperti ini,” imbuhnya. (Merie)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →