Loading...
You are here:  Home  >  Sosial  >  Artikel ini

Membingkai Sejarah Haji



Reporter:    /  @ 01:34:55  /  10 Oktober 2014

    Print       Email

Oleh: Moh Rosyid, Dosen STAIN Kudus

 

Saat kini para jemaah haji Indonesia menginjakkan kakinya di Tanah Air dengan suasana haru karena selama sebulan hidup di Tanah Suci memenuhi panggilan Ilahi sebagai tamu Allah. Ibadah dalam Islam ditentukan pada waktu (bulan) tertentu seperti haji dan kurban. Menunaikan haji bagi muslim di Indonesia tidak hanya semata-mata perjalanan spiritual, tapi simbol status sosial agar dilegitimasi oleh lingkungannya sebagai orang mampu secara ekonomi dan taat beragama. 

 

Jamaah haji Indonesia pertama dalam naskah Carita Parahiyangan dialah Bratalegawa putra kedua Prabu Guru Pangandiparamarta Jayadewabrata atau sang Bunisora penguasa Kerajaan Galuh (1357-1371). Bratalegawa berlayar menyusuri dari Sumatera, Cina, India, Srilanka, Iran, hingga Arab. Ia menikah dengan muslimah dari Gujarat India, Farhana binti Muhammad hingga ia masuk Islam bergelar Haji Purwa. Pada 1671 Raja Banten Sultan Ageng Tirtayasa mengirim putranya Sultan Abdul Kahar untuk bekerja sama dengan Sultan Makkah sekaligus berhaji dengan gelar Sultan Haji. Abad ke-16 kapal Nusantara buatan Jepara mengarungi Samudera Hindia dan berlabuh di Jazirah Arab yang transit di Aceh melanjutkan pelayaran hingga ke India, Hadramaut, Yaman, dan Jeddah dengan waktu tempuh hingga setengah tahun sekali jalan. 

Pada abad ke-17 terbukanya jalur Samudera Hindia hingga Laut Merah dan Teluk Persia maka jamaah haji kian meruah didominasi kapal Belanda. Akan tetapi, Belanda menghentikan pengangkutan dengan Bessluit van Agustus 1716. Para jamaah haji selanjutnya mengandalkan kapak niaga secara sembunyi-sembunyi. Pada 1803 terdapat 3 jamaah haji asal Minangkabau yang mengembangkan gerakan Padri untuk memurnikan ajaran Islam di Nusantara. Belanda mencurigai sebagai gerakan perlawanan sehingga jamaah haji makin dipersulit. Pada 1825 Belanda mengeluarkan ordonansi, imbasnya biaya haji sangat tinggi yang mencapai 110 gulden dan mengawasi aktivitas jamaah selama di Makkah. Besarnya animo jamaah haji, kapal Arab dan Inggris ikut terlibat berbisnis pelayaran yang semula kapal layar diganti kapal api. 

Haji dan Nasionalisme 

Jamaah haji dicurigai membawa ajaran Islam setiba di Tanah Air dengan mengobarkan semangat nasionalisme melawan penjajah. Sehingga Belanda membuka konsulat di Jeddah pada 1872 untuk mengawasi gerak jamaah haji Indonesia bila berinteraksi dengan muslim di Makkah untuk menerima doktrin perlawanan terhadap kolonial yang identik dengan beragama Kristen. Pada 1866 terdapat 2.000 jamaah dan pada 1896 jumlah jamaah haji 11.788 orang. Kebijakan makin diperketat Belanda dengan memonopoli pelayaran pada 3 kongsi, Rotterdamsche Llyod, Stoomvaartmatschappij Nederland, dan Stoomvaartmatschappi Oceaan pada 1873. 

Pada 1874 diterbitkan peraturan oleh Belanda agar hanya yang mampu membeli tiket pergi-pulang dan seizin tertulis dari pangreh praja setempat yang diizinkan berlayar agar tak lama tinggal di Makkah. Setiba di Jeddah Makkah dan sepulang di tanah Air jamaah melapor pada konsulat Belanda. Pada 1884, dibuatlah pas perjalanan yang memuat jenis kelamin, umur, tinggi badan, bentuk hidung, mulut, dagu, jenggot atau kumis. Upaya mempersulit para calon jamaah haji karena dianggap membahayakan eksistensi Belanda sepulang dari Makkah. Pada 1911-1933 jamaah haji di karantina di embarkasi di Pulau Onrust di Kepulauan Seribu Jakarta Utara –Pangkalan TNI AL Belanda- sebelum berangkat dan sepulang haji untuk menekan pengaruh ulama Makkah meski Belanda berdalih memastikan kondisi kesehatan jamaah. Kuat dugaan terjadi penyebaran penyakit pes berasal dari beras Myanmar yang dimakan jamaah haji di Arab. 

Untuk menakut-nakuti calon jamaah haji, pada 1927 Belanda menginformasikan bahwa 80 persen jamaah haji tertular kolera sehingga di karantina di Pulau Onrust dan Cipir. Bagi yang sakit kembali ke rumahnya setelah sembuh dan yang sehat kembali menunggu kesembuhan yang sakit. Pengarantinaan dirasa tidak manusiawi sehingga pada 1912 Perserikatan Muhammadiyah mendirikan biro penolong haji. Pada 1922 upaya untuk melindungi jamaah haji Nusantara dari cengkeraman Belanda diwujudkan dalam bentuk diperbolehkannya warga pribumi mendirikan pengangkutan jamaah haji. Pada 1926 ulama berkumpul di Surabaya yang memutuskan mengirim delegasi ke Arab untuk mendapatkan informasi persyaratan bagi jamaah yang akan berhaji. 

Imbasnya, pada 1933 embarkasi di Pulau Onrust dipindahkan ke Pelabuhan Tanjungpriok yang lebih manusiawi. Tempat yang serupa Onrust dibuat Belanda di Masjid Raya Ganting Padang Sumbar, embarkasi haji pertama di wilayah Sumatera bagian tengah. Pada 1805 atas prakarsa Angku Gapuak (saudagar), Angku Syekh Haji Umam (tokoh masyarakat), dan Angku Syekh Kapalo Koto (ulama) dan masjid digunakan pada 1810. Pada 1855 masjid ini digunakan embarkasi sebelum keberangkatan melalui Pelabuhan Emmahaven kini disebut Teluk Bayur. Pelabuhan itu berfungsi penghubung daratan di Samudera Hindia, Laut Merah, dan teluk Persia. Pada 1918 Masjid dijadikan sentra pergerakan Kaum Padri melawan Belanda. Pada 1921 Abdul Karim Amrullah (bapaknya Hamka) mendirikan Sekolah Thawalib untuk pengajaran agama di pekarangan masjid. Para alumninya mendirikan Persatuan Muslim Indonesia (Permi) sebagai cikal bakal Masyumi. Pada 1932 masjid dijadikan jambore pertama gerakan kepanduan Muhammadiyah Hizbul Wathan. 

Haji dan Perang Padri 

Napak tilas kesulitan jamaah haji Indonesia, mulai dari keterbatasan bekal, angkutan laut dengan kapal tradisional yang singgah di berbagai pelabuhan negara asing sehingga lama, kecurigaan Belanda sehingga dipersulit dan dibatasi ruang gerak di Makkah karena keberanian melawan Belanda pasca-haji, disterilkan dari pola pikir nasionalisme setelah kedatangan dari Makkah dan sebelum bergabung dengan warga tetangga di kampung dengan pola karantina, dsb. Dengan demikian, menandakan bahwa sulitnya orang berhaji pada masa lalu. Imbasnya, bila orang mampu haji (pada masa lalu) diberi ‘tanda’ berupa nama yang diawali titel ‘haji’ dapat dipahami. Di sisi lain, orang yang diberi titel haji masa kolonial menjadi pantauan khusus serdadu kolonial dalam perilakunya. 

Belanda menyadari bahwa nasionalisme imbas gesekan jamaah haji dengan berbagai bangsa di Makkah menjadi pekerja ekstra, sebagaimana terjadinya Perang Padri (1821-1837). Perang terjadi di Ranah Minang dan Mandailing, kawasan Kerajaan Pagaruyung 1803-1838. Perang dipicu pertentangan antara kelompok alim dipimpin Harimau Nan Salapan versus kaum adat yang fasik (berjudi, sabung ayam, minuman keras, dan longgarnya melaksanakan ritual formal) dipimpin Yang Dipertuan Pagaruyung (Sultan Arifin Muningsyah). Pada 1821, kaum adat terdesak dan meminta bantuan Belanda, ternyata Belanda berkhianat, akhirnya kaum adat bergabung dengan kaum Padri hingga muncul konsensus falsafah hidup orang Minang Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah modal melawan Belanda. Belanda membuat benteng Van der Capellen 1822-1826 (diilhami nama Gubernur Jenderal Belanda, Godert Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen). Rumah peninggalannya kini berupa gedung Indo Jolito menjadi rumah dinas Bupati Tanah Datar di Batusangkar untuk menahan serangan dalam Perang Padri. Tebal dinding benteng 75 cm dan panjangnya 4 meter. 

Perseteruan kaum Adat versus kaum alim (Mandailing versus Batak, sesama orang Minang) disesali Panglima Utama Perang Padri, Tuanku Imam Bonjol (nama kecilnya Muhammad Syahab). Imam Bonjol lahir di Kampung Tanjung Bungo, Pasaman 1772, putra Bayanuddin dan Hamatun. Bentuk penyesalan Imam diungkapkan: ‘Adopun hukum Kitabullah banyaklah malampau dek ulah kito juo’ (banyaknya hukum Kitabullah yang terlangkahi oleh kita, bagaimana anda berpikir?). Selama 15 tahun, Sang Imam melawan Belanda, pada 28 Oktober 1837 diasingkan di Cianjur dan ke Lotak, Pineleng, Manado, Sulawesi Utara hingga wafat pada 17 November 1854 pada usia 92 tahun. Keteguhan ulama melawan Belanda oleh Imam Bonjol perlu kita tiru karena beliau tidak hanya berfatwa, juga aksi di medan laga.

Ketegasan Pemerintah

Bagaimana dinamika dan potret jamaah haji masa kini? Mereka hanya menunggu kesabaran karena waiting list-nya (daftar tunggunya) puluhan tahun untuk bisa berangkat ke Makkah. Konsekuensinya, pemerintah harus segera menerbitkan produk hukum berupa (1) pelarangan bagi muslim yang telah haji bila berhaji lagi kecuali ada faktor tertentu yang dapat ditoleransi, (2) Melaksanakan moratorium (penghentian pendaftar haji) karena rentan terjadinya korupsi bagi penyelenggara. Pada masa kini, negara melayani muslim dalam berhaji dengan UU Haji. Negara harus memfasilitasi setiap umat beragama dengan kemudahan beribadah. Hal ini sebagai bentuk pelayanan publik oleh negara terhadap warganya secara adil dengan mengedepankan terwujudnya amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 4 (d) keseimbangan hak dan kewajiban, (g) tak diskriminatif, (l) cepat, mudah, dan terjangkau. Pasal 9 (1) dalam rangka mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik, dapat dilakukan sistem pelayanan terpadu. (*)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →