Loading...
You are here:  Home  >  Sosial  >  Artikel ini

Kapan Jateng Punya BKKBD?



Reporter:    /  @ 01:30:16  /  10 Oktober 2014

    Print       Email

Oleh : Gunoto Saparie

Mantan Ketua Umum Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Jawa Tengah

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal mengungkapkan kebanggaannya terhadap 18 kabupaten dan kota di Indonesia yang telah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD). Fasli meyakini hadirnya BKKBD menjadi instrumen penting bagi pembangunan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK). Tetapi, sayang sekali Provinsi Jawa Tengah belum memiliki satu BKKBD pun.

 

Setelah bergulirnya otonomi daerah dan desentralisasi, banyak daerah yang mengendorkan prioritas program KKBPK, sehingga kualitas dan kuantitas sumber daya berkurang. Jika kelembagaan tidak utuh, sumber daya manusia tidak cukup dan profesional serta alokasi dana berkurang, maka sulit bagi 500 kabupaten dan kota untuk menyukseskan program kependudukannya.  Pendirian BKKBD sesungguhnya merupakan amanat konstitusi. Ia merupakan perintah Undang-udang Nomor 52 Tahun 2009.

BKKBD sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bertugas melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKKBD memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN.

Mengacu kepada pasal 57 undang-undang tersebut, kewenangan BKKBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BKKBD diatur dengan peraturan daerah. Sayangnya, sejauh ini perangkat pendukung seperti peraturan pemerintah tak kunjung terbit.

Ada empat masalah kependudukan yang dihadapi Indonesia dewasa ini. Keempat masalah itu meliputi jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang tinggi, persebaran tidak merata, dan kualitas yang rendah. Meski begitu, program KB yang digulirkan sejak 1970 silam berhasil memangkas angka fertilitas atau total fertility rate (TFR) dari 5,6 anak per perempuan menjadi sekitar dua anak per perempuan. Dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) 1,49 persen, kini penduduk Indonesia bertambah 4,5 juta setiap tahun.

Proyeksi Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai 305 juta jiwa pada 2035. Pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun selama periode 2010-2035 diproyeksikan akan terus menurun, dan menjadi 0,62 persen per tahun pada periode 2030-2035. Namun jika Indonesia tidak berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk, seperti yang terjadi pada periode 2000-2010, LPP meningkat dari 1,45 persen menjadi 1,49 persen, maka diperkirakan penduduk Indonesia akan meningkat menjadi 343 juta pada tahun 2035.

Bila itu terjadi, maka bakal ada tambahan beban kependudukan yang disebabkan 38 juta kelahiran yang sebetulnya tidak direncanakan. Betapa besar beban yang akan ditanggung keluarga dan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk ini. Meski begitu, besarnya jumlah penduduk tersebut tetap membawa peluang (windows of opportunity) bagi kemajuan Indonesia. Inilah bonus demografi yang harus dimanfaatkan secara optimal.

Sampai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terbitnya PP Nomor 38 tahun 2007 yang dipergunakan sebagai dasar hukum untuk BKKBN adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 mengenai Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (PKPK). Undang-Undang ini menyebutkan konsep Kependudukan dalam program keluarga berencana dan keluarga sejahtera hampir di semua bab, pasal dan ayatnya. 

Namun demikian, perubahan lingkungan dengan adanya reformasi yang salah satunya diwujudkan dengan menerapkan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 maka pemerintah yakni DPR bersama-sama Presiden menerbitkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dengan alasan terlihat pada konsideran menimbang pada huruf c sampai dengan f. 

Undang-Undang ini secara substansial memuat tentang hak dan kewajiban pemerintah terhadap kuantitas dan kualitas kependudukan serta hak dan kewajiban penduduk dalam peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Hal lain yang diatur dalam Undang-Undang tentang PKPK ini adalah Bab IX Kelembagaan pasal 53 ayat (1) yang mengubah nomenklatur BKKBN dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 

Keterkaitan pada pemerintah daerah yang berdasar Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 memiliki urusan wajib menyelenggarakan pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, undang-undang ini mengamanatkan agar pemerintah daerah membentuk BKKBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seperti tertuang pada pasal 54 ayat (1).  

Berdasarkan pada pasal 57 ayat (1) sampai dengan (3) yang memberikan garisan tegas bahwa kelembagaan BKKBD di kabupaten/kota masih mengacu pada kebutuhan daerah sebab diatur dengan peraturan daerah.

Melemahnya pelaksanaan program KB 10 tahun terakhir membuat sejumlah target pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 tak tercapai. Kualitas masyarakat akan sulit ditingkatkan jika pertambahan jumlah penduduk tidak dikendalikan.

Tidak tercapainya sejumlah target program kependudukan dan KB di masa akhir RPJMN 2010-2014 perlu disikapi serius pemerintah pusat dan daerah. Jika kondisi terus dibiarkan, proyeksi jumlah penduduk Indonesia pada 2035 sebesar 305,6 juta jiwa bisa tak tercapai.

Beberapa target pembangunan kependudukan dan KB juga menjadi sasaran Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) pada 2015. Tidak tercapainya target MDG bisa mempermalukan Indonesia di dunia internasional.

Jumlah penduduk yang besar akan menyulitkan pemerintah meningkatkan kualitas masyarakat. Tidak tercapainya sejumlah target program kependudukan dan KB akan berdampak panjang, mulai dari tingginya jumlah kematian ibu melahirkan dan kematian anak balita, tingginya kasus kurang gizi pada anak balita, hingga rendahnya kesejahteraan keluarga.

Dengan jumlah penduduk terkendali, kesempatan pemerintah berinvestasi untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui pendidikan dan kesehatan akan lebih terbuka lebar. Penduduk yang berkualitas dan memiliki produktivitas tinggi adalah modal dasar pembangunan yang bisa meningkatkan daya saing bangsa.

Belum sinergis

Pembangunan Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi wawasan kependudukan secara integral. Jika kondisi ini terus berlarut-larut, bonus demografi yang memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi negara maju bisa tidak tercapai.

Belum tercapainya laju pertumbuhan penduduk yang diinginkan disebabkan oleh masih tingginya angka putus KB, masih besarnya penggunaan alat kontrasepsi jangka pendek, lemahnya pembinaan akseptor KB, hingga kurang terfokusnya upaya menjangkau peserta KB baru, dan lemahnya sosialisasi KB. Kebijakan pengendalian kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk antara pusat dan daerah, antardaerah, atau antarsektor pembangunan belum sinergis.

Kita tentu saja berharap, pembentukan BKKBD yang merupakan amanat undang-undang bisa segera diimplementasikan. Jumlah daerah yang membentuk BKKBD hingga kini masih sangat sedikit. Dengan kelembagaan yang memiliki otoritas jelas, pendanaan yang utuh, dan sumber daya yang mendukung, kebijakan berwawasan kependudukan bisa diadopsi dan dijalankan oleh pemerintah daerah.(*) 

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →