Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Kudus  >  Artikel ini

KSBSI Tuntut UMK Layak



Reporter:    /  @ 03:45:33  /  8 Oktober 2014

    Print       Email

Sejumlah anggota KSBSI Kudus melakukan aksi di depan gedung DPRD Kudus, kemarin. Mereka meminta agar buruh menerima upah layak dari perusahaan. (KOMA / Faisol Hadi)

KUDUS – Konfederasi Serikat Buruh Kabupaten (KSBSI) Kudus melakukan aksi di depan gedung DPRD Kudus, Selasa (7/10). Dalam aksinya itu, mereka menuntut agar buruh mendapatkan upah layak. Sebab selama ini, menurut mereka buruh mendapatkan upah yang nominalnya jauh dari kebutuhan hidup.

”Ironis, jika selama ini UMK (Upah Minimum Kabupaten) dijadikan patokan maksimal bagi buruh. Padahal dalam ketentuannya, UMK diperuntukkan bagi buruh berstatus lajang dengan masa kerja 0 s/d 1 tahun,” ujar koordinator aksi Selamet Machmudi dalam orasinya, kemarin.

Menurutnya, penerapan UMK menjadi upah maksimum bagi buruh di Kudus telah berjalan bertahun-tahun. Para pengusaha sudah merasa aman setelah memberikan upah kepada buruhnya dengan nominal UMK tanpa memperhatikan masa kerja.

Mamik, sapaan akrab Slamet Mahmudi, mengatakan, usulan UMK 2015 oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kudus sebesar Rp 1,3 juta mengesankan pengusaha di Kudus tak memihak para buruh. Sebab, usulan tersebut melebihi ketentuan 100 persen Kebutuhan Hidup Layak(KHL).

”Nominal Rp 1,3 juta perbulan belumlah nominal upah yang layak jika dipraktikkan untuk memenuhi kebutuhan hidup buruh lajang dalam satu bulan. Sebab dengan gaji tersebut, hanya mampu mencukupi kebutuhannya secara pribadi saja, sedangkan untuk keluarga sangatlah kurang,” ujar Mamik.

Dalam aksi tersebut, juga disuguhkan teatrikal dan pendirian tenda keprihatinan. Dalam teatrikal yang dilakukan, mereka memeragakan kondisi buruh yang makin terpuruk. 

Menurut Mamik, anggota DPRD Kudus dalam penentuan UMK Kudus 2015 harusnya terlibat dengan mementingkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dia mendesak anggota DPRD Kudus untuk berperan aktif dalam upaya penegakan hukum perburuhan.

Mamik menambahkan, sistem outsourching yang diberlakukan untuk semua jenis pekerjaan dan industri menyebabkan buruh tidak memiliki masa depan yang jelas. Jaminan sosial yang tidak mamadai menjadikan buruh beserta keluarganya tidak terlindungi secara maksimal.

”Upah dengan nominal itu, buruh selalu miskin. Kami menuntut supaya buruh juga sejahtera. Semuanya dilakukan agar buruh itu dapat hidup dengan layak,” tuturnya. (Faisol Hadi / Suwoko)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Nenek Gantung Diri di Ngembak Grobogan Tewas, Ini Penyebabnya

Selengkapnya →